Perhutanan Sosial Bukti Keberpihakan Jokowi Terhadap Wong Cilik

publicanews - berita politik & hukumRelawan Jokowi ALMISBAT
Oleh: ALMISBAT

WAJAH sumringah terpancar dari raut muka 80 anggota Tani Wana Baru Mandiri dan masyarakat desa yang hadir di halaman Kantor Desa Mekarwaru, Gantar, Indramayu, Jawa Barat, Kamis (5/7).

Mereka mengadakan acara syukuran atas terbitnya SK Izin Pemanfaatan Hutan Perhutanan Sosial (IPHPS) Progrm Perhutanan Sosial di Desa Mekarwaru yang terkenal dengan buah mangganya.

Kepala Desa Mekarwaru Ading menyambut baik dan berterima kasih kepada pemerintah pusat, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Perum Perhutani atas program perhutanan sosial ini.

Baru di era pemerintahan Presiden Joko Widodo masyarakat Desa Mekarwaru memperoleh akses lahan Perhutani seluas 100 hektar untuk dikelola dan dikembangkan menjadi agroindustri agar terwujud kesejahteraan ekononi masyarakat desa.

Di lahan seluas 100 ha itu rencananya akan ditanam tanaman hutan seperti sengon seluas 50 ha, buah mangga 30 ha, sisanya 20 ha akan dipakai untuk tanaman jahe, kunyit, budidaya perikanan air tawar, ternak dan ekowisata.

Sementara itu di tempat yang sama, Ketua Pojok Desa Syaiful Bahari, yaitu sebuah organisasi pendamping petani, menyampaikan bahwa kebijakan pemerintahan Jokowi-JK membangun Indonesia dari pinggiran/desa merupakan pilihan yang tepat dalam meningkatkan ekonomi petani menuju kemandirian masyarakat desa.

Menurut Syaiful saat ini terdapat kurang lebih 500.000 ha lahan Perhutani di pulau jawa yang telah ditetapkan sebagai obyek perhutanan sosial. Dari luasan tersebut tahun 2018 akan diserahkan ke kelompok tani seluas 120.000 ha dimana Provinsi Jawa Barat merupakan lokasi terbesar dengan alokasi seluas 70.000 ha.

Mantan Wakil Direktur Bina Desa ini mengatakan Jawa Barat menjadi wilayah yang strategis untuk didampingi melihat dari cakupan alokasi luas lahan yang akan di lepas untuk program Perhutanan sosial.

Aktivis Pojok Desa Chairudin Ambong menambahkan cakupan luas lahan yang yang akan dikelola oleh petani bisa lebih luas lagi mengingat luas lahan perhutanan sosial itu tidak termasuk lahan yang menjadi obyek kewenangan Kementerian Agraria dan Tata ruang. (ATR) .

Dengan demikian luas lahan perhutanan sosial ini belum termasuk program reforma agraria diluar lahan perhutani yang menjadi domain Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR).

Bagi Ambong program Perhutanan sosial menjadi bukti kebepihakan Presiden Jokowi terhadap wong cilik terutama kaum tani.

Ambong yang sudah puluhan tahun mendampingi petani mengatakan baru kali ini, paska reformasi ada Presiden yang kongkrit merealisasikan program yang berpihak pada petani.

Pengurus organisasi relawan Jokowi ALMISBAT ini optimistis mayoritas petani pasti akan memilih Jokowi kembali sebagai Presiden karena keberpihakannya kepada kaum petani Indonesia.

Hadir dalam acara syukuran ini Muspida & Muspika Indramayu, Perwakilan Perum Perhutani, Relawan Pojok Desa, aktifis reforma agraria, petani dari Sukabumi serta desa sekitar dan masyarakat Desa Mekarwaru.

Relawan Jokowi ALMISBAT

*) Konten yang ada di Rubrik Publicana merupakan rilis atau tulisan yang bersangkutan yang dimuat oleh Redaksi Publicanews. Isi menjadi tanggungjawab penulis/pengirim.

Berita Terkait

Komentar(0)

Login
    Tidak ada komentar pada artikel ini

Back to Top