Menangkal Radikalisme Dimulai dari Sekolah

publicanews - berita politik & hukumIlustrasi
Oleh: Heru Purnomo dan Satriwan Salim

MARAKNYA aksi terorisme yang terjadi akhir-akhir ini membuat kita menjadi terenyuh. Bukan saja memakan korban jiwa, kenyataan yang menambah rasa miris kita adalah aksi terorisme kali ini dilakukan oleh kedua orangtua yang membawa ikut serta anak-anaknya.

Anak-anak sudah menjadi target indoktrinasi radikalisme yang berujung pada perilaku terorisme. Tentu fenomena ini sungguh di luar nalar dan melukai perasaan kita sebagai pendidik, khususnya FSGI (Federasi Serikat Guru Indonesia) sebagai organisasi profesi guru.

Oleh karena itu dalam rangka bersama-sama dengan pemerintah, dalam rangka membangun strategi kontraradikalisme dan deradikalisasi di dunia pendidikan khususnya di sekolah. Dari hasil kajian & diskusi bersama, FSGI memberikan beberapa catatan penting dan mendesak;

PERTAMA, kekerasan dalam bentuk apapun semestinya tidak lagi terjadi di masyarakat, apalagi di dunia pendidikan. Ideologi radikalisme, yang berujung dengan aksi kekerasan berawal dari cara pandang yang tidak menghargai perbedaan. Merasa bahwa pendapatnya, diri atau kelompoknya yang paling benar dan anti terhadap pluralitas.

Bibit-bibit radikalisme sudah tumbuh sejak dini di sekolah melalui pendidikan. Pembelajaran di kelas yang tidak terbuka terhadap pergulatan pendapat & cara pandang.

“Pembelajarannya tidak didisain menghargai perbedaan. Sehingga para siswa dan guru terjebak pada “intoleransi pasif”, yaitu perasaan dan sikap tidak menghargai akan perbedaan (suku, agama, ras, kelas sosial, pandangan kegamaan dan pandangan politik), walaupun belum berujung tindakan kekerasan. Model intoleransi pasif inilah yang mulai muncul di dunia pendidikan kita”, kata Heru Purnomo, Sekjen FSGI.

KEDUA, guru terjebak kepada pembelajaran yang satu arah. Maksudnya adalah pratik pembelajaran di kelas masih berpusat pada guru (teacher centered learning). Guru menerangkan pelajaran, siswa mendengar. Guru tahu, siswa tidak tahu. Guru selalu benar dan siswa bisa salah.

Seperti diungkapkan Wasekjen FSGI, Satriwan Salim: “Relasi pembelajaran yang terbangun antara guru dan siswa adalah relasi guru superior dan siswa inferior.” Pola seperti ini masih banyak ditemukan oleh FSGI di sekolah-sekolah.

“Tidak tercipta ‘pembelajaran dialogis’ antara siswa dan guru. Penyemaian radikalisme terjadi ketika guru terbiasa mendoktrin pelajaran, apalagi dalam ilmu sosial dan agama. Tidak terbangunnya suasana pembelajaran dialogis, mendengarkan pendapat argumentasi siswa”, kata Satriwan yang juga seorang guru di SMA Labschool Jakarta.

FSGI menemukan bahkan ada guru yang tiap hari mem-posting di akun FB-nya berita-berita hoaks dari sumber tak kredibel. Aktif me-reshare tautan & video bermuatan kebencian SARA. Dan konten-konten yang memojokkan salah satu kelompok politik di negara.

KETIGA, sikap siswa yang terbuka terhadap praktik intoleransi mulai berkembang di kelas ketika diajar oleh guru yang membawa pandangan politik pribadinya ke dalam kelas.

“Guru mengajar, sambil menjelaskan materi kemudian menyisipkan pilihan-pilihan politik bahkan sikap politik pribadinya terkait calon presiden atau komentar terkait aksi terorisme yang terjadi bahwa ini adalah pengalihan isu atau mendukung konsep negara khilafah, bahkan bersimpati terhadap ISIS”, menurut Heru.

Jadi fakta yang terjadi, guru membawa pandangan politik personalnya ke ruang kelas. Menyampaikan terang-terangan di depan siswa.

KEEMPAT, masuknya bibit radikalisme ke sekolah karena sekolah cenderung tidak memperhatikan secara khusus dan ketat perihal kegiatan kesiswaan, apalagi terkait keagamaan. Ditambah intervensi alumni dan pemateri yang diambil dari luar sekolah tanpa screening oleh guru atau kepala sekolah.

Masuknya pemikiran yang membahayakan kebinekaan ini bisa dari alumni melalui organisasi sekolah atau ekstrakurikuler, pemateri kegiatan kesiswaan yang bersifat rutin (sepeti mentoring dan kajian terbatas).

Berdasarkan indikasi-indikasi yang terlihat di sekolah sebagaimana diuraikan di atas, FSGI memberikan beberapa rekomendasi sebagai bagian dari ikhtiar kolektif kita mencegah wabah radikalisme khususnya di dunia pendidikan:

1. sebagai profesi yang mulia, guru mesti mengingat kembali kompetensi guru. Guru punya misi luhur yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 alinea IV: “Mencerdaskan kehidupan bangsa”. Misi filosofis & konstitusional tersebut mestinya diterjemahkan dengan praktik pembelajaran yang progresif, mempromosikan toleransi, kebinekaan dan cinta terhadap perbedaan serta cinta tanah air.

“Tak dipandang guru mata pelajaran apapun dia, untuk mencapai misi kebangsaan tersebut. Tiap-tiap pribadi guru haruslah menjalankan aktivitas pedagogisnya berdasarkan nilai-nilai kebangsaan dan tujuan berbangsa-bernegara di atas”, demikian ungkap Satriwan yang mengampu pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan ini.

2. pembelajaran di kelas harus semenarik mungkin. Guru jangan berhenti belajar mengenai metode pembelajaran yang kreatif dan kritis. Sudah waktunya para guru menghadirkan pembelajaran kritis (pedagogi kritis). Keterampilan berpikir kritis adalah salah satu kunci agar siswa tidak bisa lagi dicekoki oleh pemahaman intoleran dan radikal.

Pemahaman tentang pedagogi kritis dan keterampilan berpikir kritis ini harus bermula dari guru. Jika gurunya profesional dan berpikir kritis tentu suasana pembelajarannya akan dialogis, dinamis dan argumentatif. Bukan lagi pembelajaran yang doktrinatif. Guru tak lagi asik bermonolog satu arah.

Pembelajaran yang mengundang menurut Conny R Semiawan. Suasanan pembelajaran seperti inilah yang mengedepankan argumen ketimbang sentimen, mengutamakan fakta ketimbang hoaks, tidak langsung menerima satu pendapat dan tentu terbiasa dengan adu argumentasi yang berbasis literasi.

“Jadi pedagogi kritis dan literasi yang baik di sekolah adalah kunci utama agar siswa dan guru tak terjebak pada virus intoleran dan radikalisme”, kata Satriwan.

3. guru jangan lagi membawa pandangan politik pribadi (kelompoknya) ke depan siswa di kelas. Guru harus mampu memisahkan kepentingan pedagogis dengan preferensi politis dan ideologisnya, apalagi ketika berhadapan dengan siswa di jenjang SMA/MA/SMK yang umumnya sudah punya hak pilih dalam Pilkada/Pemilu. Ini sangat berbahaya, guru bukannya mengajar, tapi berkampanye di ruang kelas. Siswapun harus berani mengkritisi jika ada guru yang melakukan praktik ini di depan kelas.

“Tak kalah penting adalah, kepala sekolah harus punya pemetaan politik & ideologis masing-masing guru. Juga melakukan kroscek ke siswa bagaimana guru mengajar. Ini sebenarnya sudah tugas pokok kepala sekolah, melakukan pemantauan, penilaian dan evaluasi terhadap proses pembelajaran dan aktivitas pedagogis guru,” kata Heru yang juga guru Pendidikan Kewarganegaraan di SMPN 106 Jakarta ini.

4. orang tua juga harus berperan aktif dalam mengawasi anak-anaknya dalam menggunakan gawai dan selama berinteraksi dengan internet. Keingintahuan yang besar seorang anak (siswa) terhadap ideologi apapun harus didampingi secara intelektual, emosional dan spiritual oleh orang tua dan guru. Jangan permisif terhadap perilaku anak (siswa).

5. FSGI mendorong Kemdikbud khususnya Puskurbuk (Pusat Kurikulum dan Perbukuan), untuk membuat semacam “model pembelajaran” yang bermuatan pencegahan terhadap intoleransi, radikalisme dan terorisme di setiap jenjang pendidikan. Jika ini sudah terbentuk, tentu harus disampaikan secara menyeluruh bagi para guru. Pelatihan-pelatihan yang menunjang terkait pencegahan radikalisme dan terorisme ini sudah mendesak dilakukan secara berjenjang, berkelanjutan dan berkualitas.

Jakarta, 20 Mei 2018

Heru Purnomo (Sekjen FSGI)
Satriwan Salim (Wasekjen FSGI)

*) Konten yang ada di Rubrik Publicana merupakan rilis atau tulisan yang bersangkutan yang dimuat oleh Redaksi Publicanews.

Berita Terkait

Komentar(0)

Login
    Tidak ada komentar pada artikel ini

Back to Top