Presiden Boleh Minta Bantuan TNI Untuk Atasi Terorisme

publicanews - berita politik & hukumPresiden Jokowi, Menko Polhukam, Panglima TNI, Kapolri, dan Kepala BIN saat meninjau lokasi ledakan di salah satu gereja di Surabaya, kemarin. (Foto: istimewa)
Oleh: Dedy Mawardi

AKSI bom terorisme di Surabaya telah berjatuhan korban jiwa anak bangsa yang tidak berdosa. Sebelumnya korban anggota Polisi berguguran di Mako Brimob. Rupanya sel tidur dan sel aktif kelompok terorisme sudah bangkit.

Di tengah situasi seperti saat ini kita menyaksikan begitu beratnya beban Kepolisian untuk mengatasi aksi teror di dunia maya dan aksi pemboman di Surabaya. Payung hukum bagi Kepolisian untuk memberantas aksi terorisme macet di Gedung Parlemen. Tiga fraksi partai politik, yakni Partai Gerindra, PKS, dan PAN di DPR-RI menolak keras disahkannya UU Anti Terorisme.

Untuk mengatasi situasi seperti saat ini, Presiden Jokowi bisa saja mengeluarkan Perppu Anti Terorisme sebagai pengganti UU. Namun oleh Undang-Undang, yakni UU No. 34/2004 tentang TNI Pasal 7 ayat 2 b 3 dan 10, Presiden diperbolehkan untuk melibatkan TNI untuk (3) mengatasi aksi terorisme dan (10) membantu Kepolisian RI dalam rangka tugas keamanan dan ketertiban masyarakat yang diatur oleh undang-undang.

Oleh karena itu, Seknas Jokowi selaku organ relawan pendukung Presiden Jokowi mendukung sepenuhnya kebijakan Presiden Jokowi untuk secepatnya menerbitkan Perppu Anti Terorisme dan atau menjalankan kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang untuk memerintahkan TNI membantu pihak Kepolisian mengatasi aksi terorisme sebagaimana diatur di UU No.34/2004, demi memulihkan ketertiban dan keamanan masyarakat Indonesia.

Terimakasih.
Jakarta, 14 Mei 2018

Dedy Mawardi
Sekjen Seknas Jokowi

*) Konten yang ada di Rubrik Publicana merupakan rilis atau tulisan yang bersangkutan yang dimuat oleh Redaksi Publicanews. Isi menjadi tanggungjawab penulis/pengirim.

Berita Terkait

Komentar(0)

Login
    Tidak ada komentar pada artikel ini

Back to Top