Masyarakat Galesong Raya Tolak Tambang Pasir Laut

publicanews - berita politik & hukumAksi penolakan Tambang Pasir Laut Galesong Raya. (Foto: istimewa)
Oleh: Warga Galesong, Walhi Sulsel, LBH Masyarakat, Fik Ornop, PBHI Sulsel

TAMBANG pasir laut di Galesong Raya-Sanrobone telah menjadi masalah serius bagi masyarakat Takalar, Sulawesi Selatan, sejak pertengahan tahun 2017 silam. Kegiatan tersebut hingga kini telah memberi perubahan yang signifikan terhadap perekonomian masyarakat. Bukan cuman itu, kondisi lingkungan hidup juga mulai mengalami perubahan yang drastis.

Sejak awal, kegiatan tambang pasir laut yang dilakukan oleh sejumlah perusahaan untuk menimbun laut di Kota Makassar telah mendapat penolakan keras dari masyarakat Galesong. Pada tahun 2017, berkali-kali masyarakat melakukan aksi protes baik dengan cara melakukan unjuk rasa ke DPRD Kabupaten Takalar, Kantor Bupati Takalar, hingga melakukan pengejaran terhadap kapal penambang di perairan Galesong. Hal itu mereka lakukan untuk menunjukkan bahwa masyarakat Galesong menolak keras kegiatan tambang yang telah merusak laut dan pesisir mereka.

Namun, yang patut kita sesali adalah sikap pemerintah yang tidak sama sekali memberi respon positif terhadap aksi penolakan masyarakat. Sebaliknya, pemerintah malah berusaha mengkriminalisasi masyarakat yang menolak tambang. Buktinya, selama aksi penolakan berlangsung pada tahun 2017, kurang lebih 4 warga Galesong telah mendapat panggilan polisi dengan tuduhan melakukan pengerusakan.

Pada kenyataannya, setelah masyarakat dan sejumlah NGO melakukan analisis terhadap kegiatan tambang pasir laut di Takalar, dapat kami simpulkan bahwa kegiatan tambang pasir laut yang telah menimbulkan banyak kerusakan tersebut ternyata banyak menyelahi ketentuan. Walaupun terdapat sejumlah perusahaan yang sudah memperoleh izin dari pemerintah provinsi, namun setelah ditinjau lebih dalam, ternyata izin tersebut tidak didasari oleh aturan tentang rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

Dengan demikian izin tersebut patut kami nilai bermasalah atau menyalahi peraturan perundang-undangan. Hal ini seharusnya ditindaklanjuti oleh pihak kepolisian, kejaksaan dengan memeriksa pihak yang mengeluarkan izin.

Saat ini, kegiatan tambang pasir laut di perairan Galesong masih terus berlangsung. Selain itu, kegiatan tambang ini juga telah memberi dampak serius bagi masyarakat dan lingkungan hidup di kawasan pesisir Galesong. Pertama, sejak adanya penambangan, jumlah tangkapan ikan nelayan, terutama nelayan pancing mengalami penurunan drastis. Hal ini disebabkan air laut mengalami kekeruhan sehingga nelayan sulit mendapatkan ikan saat melaut.

Kedua, sejumlah daerah di Galesong, seperti Desa Tamasaju, Desa Bonto Sunggu, Desa Sampulungan, Desa Palalakkang, Desa Mangindara, Desa Popo dan Desa Kaluku Bodo telah mengalami abrasi yang sangat parah. Abrasi pantai di desa-desa tersebut rata-rata telah mencapai 15 meter. Bahkan di Desa Tamasaju, terdapat 3 rumah yang dindingnya rusak akibat terpaan ombak dan abrasi.

Ditengah semakin luasnya abrasi pantai akibat kegiatan tambang pasir laut di perairan Galesong saat ini, Pemerintah Provinsi Sulsel saat ini tengah menyusun rencana perda rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil (RZWP3K). Parahnya, Ranperda tersebut malah akan menambah kerusakan bagi kampung-kampung masyarakat di Galesong, karena ranperda tersebut menyertakan alokasi ruang tambang pasir laut seluas 19.000 Ha di perairan Galesong.

Maka sudah bisa dipastikan aturan tersebut akan menambah keruskan bagi lingkungan hidup, wilayah tangkap neayan di Galesong dan menghilangkan sumber penghidupan masyarakat.

Bagi kami, menyetujui rencana perda tersebut sama saja membuat kampung nelayan Galesong rusak, dan menambah penderitaan masyarakat Galesong.

Dengan demikian, melalui pernyataan sikap ini, kami sampaikan secara tegas bahwa kami menolak alokasi ruang tambang pasir laut seluas 19.000 Ha di perairan Galesong.

Selain itu, melalui aksi protes ini, kami sampaikan bahwa seluruh nelayan Galesong menuntut kepada Gubernur Sulsel melalui DPRD Sulsel agar:

1. Menghapus Alokasi Ruang Tambang Laut Pasir di Rencana Perda RZWP3K Provinsi Sulsel
2. Menghentikan Seluruh Penambangan Pasir Laut di Perairan Takalar
3. Menghentikan Seluruh Kegiatan Reklamasi di Pesisir Sulsel terkhusus di Kota Makassar.

Terima Kasih

Daeng Mone (Warga Galesong Kota)
Daeng Sitaba (Warga Galesong Utara)
Rahman (Warga Galesong Selatan)
Muhammad Al Amin (WALHI Sulsel) ‭
Haswandi Andi Mas (LBH Makassar)
Mukmin (Fik Ornop) ‭
Abdul Azis (PBHI Sulsel)

*) Konten yang ada di Rubrik Publicana merupakan rilis atau tulisan yang bersangkutan yang dimuat oleh Redaksi Publicanews. Isi menjadi tanggungjawab penulis/pengirim.

Berita Terkait

Komentar(0)

Login
    Tidak ada komentar pada artikel ini

Back to Top