Pasal Penghinaan: Penghina Jokowi yang Sebenarnya Takut

publicanews - berita politik & hukumPresiden Jokowi dalam kunjungan ke Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. (Foto: Humas Kepresidenan)
Oleh: Dedy Mawardi

RENCANA pemerintah memasukkan kembali Pasal Penginaan dalam RKUHP disertai dengan delik umum langsung menuai kontroversi. Banyak kalangan ahli, politisi, dan aktifis HAM menolak kembalinya pasal penghinaan itu. Mereka menolak setidaknya ada dua alasan.

Pertama, karena sejarah kelam pasal karet ini sejak zaman penjajah Belanda hingga zaman rezim Orde Baru. Kedua, pasal tersebut bisa jadi senjata penguasa untuk membungkam sikap kritis masyarakat.

Kekhawatiran itu bisa dimaklumi jika dikaitkan dengan pelaksanaan dan penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM). Namun jadi tidak rasional jika kembalinya pasal penghinaan itu diolah oleh para pembenci (hater) dan politisi seperti FZ, FH, atau RG dan dikaitkan langsung dengan Presiden Jokowi. Kembalinya pasal penghinaan itu menurut mereka karena perintah Presiden Jokowi dan dikesankan seolah-olah Presiden Jokowi takut dikritik dan anti kritik.

Padahal sejatinya tidak seperti itu. Bahkan saya menangkap kesan, para pembenci dan politisi anti Jokowi lah yang ketakutan sendiri jika pasal penghinaan diberlakukan didalam KUHP yang baru. Mereka takut tidak bisa lagi dengan bebas menghina, mem-bully, mencaci maki dengan oral maupun gambar Presiden Jokowi dan keluarganya sebagaimana yang mereka dilakukan selama ini.

Apakah dengan cara menghina dan mengkritik yang sudah diluar batas etika dan kesopanan itu membuat Presiden Jokowi marah..?

Faktanya kan tidak. Presiden Jokowi menjawab semua hinaan dan kritik itu dengan jiwa kenegarawannya, dijawab dengan santun, dengan senyum bahkan terkesan cuek, malah hinaan itu dijadikan bahan guyonan. Walaupun sudah dihina dan dikritik, namun tidak ada perintah Presiden Jokowi untuk menangkapi dan mengirim para pengkritik dan para pembencinya itu ke LP Nusakambangan seperti zaman Orde Baru dulu.

Menurut saya, kembalinya pasal penghinaan didalam RKUHP itu didasarkan pada kenyataan selama 3 tahun terakhir ini. Dimana penghinaan terhadap Presiden Jokowi dan pejabat publik lainnya sudah diluar batas etika, kesopanan dan kewajaran bahkan penghinaan itu sudah mengarah kepada perpecahan bangsa dan negara.

Tidak ada yang keliru jika negara atau pemerintah membatasi penggunaan hak kebebasan demi keteraturan dan ketertiban masyarakat. Pemerintah hanya ingin melindungi Lambang dan Simbol Negara RI dari kebebasan berpendapat yang membabi buta.

Walaupun rakyat tahu kalau Presiden Jokowi sendiri sudah punya cara untuk melawan semua hinaan itu yakni dengan jiwa kenegarawannnya. Penegakan hukum terhadap pelaku penghinaan dan atau pencemaran cukup diselesaikan dengan UU ITE.

Presiden Jokowi gak punya waktu meladeni para pengkritik dan hater-nya itu. Waktu Presiden Jokowi sudah habis untuk ngurusi rakyatnya dari Sabang sampai Merauke.

Seorang pemimpin itu tidak dilihat dari kata-katanya tapi dilihat dari hasil kerja nyatanya.

Jakarta, 11 Februari 2018.
Salam demokrasi
Dedy Mawardi
Ketua DPN Seknas Jokowi

*) Konten yang ada di Rubrik Publicana merupakan rilis atau tulisan yang bersangkutan yang dimuat oleh Redaksi Publicanews. Isi menjadi tanggungjawab penulis/pengirim.

Berita Terkait

Komentar(3)

Login
  1. Jim Nales @Jim Nales 12 Februari 2018 | 10:18:51

    Kritikan asal kait mengait aja. Yang jelas siapapun presidennya kalau dihina tidak dibenarkan sehingga harus ditindak tegas dengan aturan.

  2. ilman @ilman12 Februari 2018 | 09:51:31

    Wah, yaa bener ini. Masa kita bisa menerima pemimpin dari negara kita dihina begitu saja?
    Karena kritik haruslah yang objektif dan konstruktif.
    Jangan asal komentar yang sifatnya justru destruktif apalagi menghina pemimpin dari negara yang kita cintai ini.

  3. Anak Gaul @gakasikah12 Februari 2018 | 09:22:54

    Nah dengan penjelasan panjang x lebar itu, hayooo siapa yang takut....? Orang yang pengecutlahhhhhh....

Back to Top