Tenggelamkan Kapal Asing Sebanyak-banyaknya, Bu Susi

publicanews - berita politik & hukumMenteri KKP Susi Pujiastuti. (Foto: KKPnews)
Oleh: Dedy Mawardi

BANGSA ini patut bangga ketika seorang aktor Hollywood menyebut nama Menteri KKP Susi Pujiastuti atas prestasinya menyelamatkan laut Indonesia beserta isinya dari jarahan para nelayan dan kapal asing di perairan Indonesia.

Tidak hanya itu, Seabrek penghargaan disematkan dunia internasional, mulai
dari lembaga sekelas WWF Intenasional penghargaan Peter Benchley Ocean Awad hingga penghargaan tingkat lokal yakni Wadonna Pinunjul yang
diberikan oleh masyarakat Jawa Barat kepada sosok perempuan Menteri
KKP Susi Pujiastuti.

Semua penghagaan tersebut diberian berkat keberanian Susi Pujiastuti memimpin Kementeran KKP dalam menjaga perairan Indonesia beserta segala isinya dari pesta jarahan nelayan dan kapal aing. Sikap tegas
dan berani diperlihatkan oleh Susi Pujiastuti dengan cara menenggelamkan kapal asing yang tertangkap mencuri ikan di perairan Indonesia.

Sikap tegas dan berani Susi Pujiastuti itu ternyata membuahkan hasil yang sangat signifikan. Nelayan Indonesia yang selama ini selalu kalah (dalam jumlah menangkap ikan) dengan nelayan asing, setelah ada kebijakan tenggelamkan kapal asing ini penghasilan tangkapan ikan nelayan Indonesia melimpah ruah.

Dan yang bisa dibanggakan oleh kita sebagai bangsa berdaulat yakni ciutnya nyali dan mati ketakutan nelayan dari negara asing yang akan mencuri ikan di perairan Indonesia.

Namun di tengah-tengah euforia kebanggaan itu, tiba-tiba muncul pernyataan mengejutkan dari Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Wakil Presiden kepada Menteri KKp Susi Pujiastuti untuk menghentikan menenggelamkan kapal asing.

Alasannya sangat lah sederhana, intinya kebijakan Susu Pujiastuti itu membuat negara-negara lain marah dan bisa mengganggu hubungan diplomatik negara-negara kita dengan negara lain.

Bahkan, adanya kesan untuk menununjukkan kebijakan Susi Pujiastuti itu ilegal dengan mengatakan bahwa kebijakan tenggelamka kapal asing itu tidak ada dasar hukumnya alias tidak diatur di undang-undang.

Siapalun pasti akan terkejut dan terheran-heran dengan pernyataan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Wakil Presiden itu. Reaksi masyarakat pun ramai-ramai mendukung sikap dan kebijakan Susi Pujiastuti selama ini.

Publik termasuk saya menilai, pertama bahwa larangan itu lebih kepada soal menjaga perasan dari negara lain dari pada menghargai sikap tegas yang sudah ditunjukkan oleh seorang Menteri di bawah Kabinet Kerja Jokowi-JK. Kedua, amat tidak etis larangan itu disampaikan secara terbuka dan dikutip serta diliput oleh media. Ketiga, bahwa tidak benar sikap dan kebijakan "tenggelamkan kapal asing" Susi Pujiastuti itu tidak ada aturan hukumnya.

Mari saya tunjukkan bahwa sikap tegas kebijakan "tenggelamkan kapal asing" Susi Pujiastuti itu tidak ngawur alias diatur di dalam Undang-undang RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan UU Nomor 14 Tahun 2004 tentang Perikanan, Pasal 76A berbunyi:

"Benda dan/atau alat yang digunakan dalam dan/atau yang dihasilkan dari tindakan pidana perikanan dapat dirampas untuk negara atau dimusnahkan setelah mendapat persetujuan Ketua Pengadilan negeri."

Karena adanya pasal yang memperbolehkan kebijakan itu maka Susi Pujiastuti sebelum menenggelamkan kapal asing musti dilengkapi dengan dokumen
Surat persetujuan Ketua Pengadilan Negeri. Tanpa adanya aturan dan peraetujuan kepala pengadilan sangatlah tidak mungkin Pujiastuti berani menerapkan kebijakan yang sangat populis di mata publik kita itu.

Jadi sangat wajar jika publik banyak setuju dan mendukung kebijakan "tenggelamkan kapal asing" daripada mengamini keinginan pernyataan Menteri kpordinator Kemaritiman dan Wakil Presiden untuk menghentikan tenggelamkan kapal asing.

Intinya publik di zaman NOW ini lebih rasionil dan akan sependapat dengan kebijakan seperti yang ditunjukkan oleh Susi Pujiastuti sebagai menteri KKP ketimbang kebijakan pejabat negara yang hanya melarang ini dan itu saja.

Selamat bekerja Ibu Susi, teruskan tenggelamkan kapal asing mencuri ikan kita.

Salam
Dedy Mawardi
Ketua Bidang Hukum Seknas Jokowi

*) Konten yang ada di Rubrik Publicana merupakan rilis atau tulisan yang bersangkutan yang dimuat oleh Redaksi Publicanews.

Berita Terkait

Komentar(0)

Login
    Tidak ada komentar pada artikel ini

Back to Top