Tinjau Yuridis Laporan Balik Eggi Sudjana

publicanews - berita politik & hukumDedy Mawardi (Foto: Istimewa)
Oleh: Dedy Mawardi

EGGI Sudjana telah melaporkan balik para pihak yang telah melaporkan dirinya di berbagai Polda terkait pernyataan di media pasca sidang di MK-RI. Dalam menghadapi kasus terakhirnya ini, Eggi sudah minta maaf maka sangat bijak jika mereka yang melaporkan Eggi menerima permintaan maaf itu. Kedua, permintaan maaf sudah tapi jika para pelapor tidak mencabut laporannya maka proses hukum dijalankan. Menurut saya, langkah terakhir yang diambil oleh Eggi itu musti difahami bahwa Eggi mau menyelesaikan masalah hukum dengan hukum.
Jika demikian jalannya, maka yang harus dilakukan terlebih dahulu adalah membuktikan apakah tuduhan tindak pidana dimaksud terbukti atau makah sebaliknya. Langkah pertama Penyidik polisi melakukan rangkaian proses penyelidikan, penyidikan terhadap laporan para pihak yg melaporkan Eggi Sudjana. Kemudian Penetapan tersangka jika 2 alat bukti terpenuhi dan menaikkan perkara ini ke pihak kejaksaan serta ke pengadilan hingga adanya vonis bersalah atau dibebaskan.
Andai pun putusan hakim pidana kelak yang menyatakan Eggi tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan dinyatakan dibebaskan dari tuntutan hukuman, serta putusan hakim pidana itu berkekuatan hukum tetap, akan tetapi *putusan hakim pidana ini tidak bisa dijadikan dasar atau alas hukum bagi Eggi untuk melaporkan balik para pihak dengan pasal pencemaran nama baik atau perbuatan melawan hukum melalui gugatan keperdataan.*
Pendapat hukum saya diatas berdasarkan Putusan Mahkamah Agung (MA-RI) dalam perkara Nomor 751K/PDT/2009 tanggal 20 Januari 2010. Oleh karena itu, *saya meminta kepada Kapolri untuk secepatnya melakukan proses penegakan hukum terhadap Eggi Sudjana* terkait laporan polisi atas nama Effendi Hutahaean, Pariyadi alias Gus Yadi, Suresh Kumar, Yohannes L Tobing, Norman Sophan dan Hengki Suryawan dengan tuduhan melakukan penistaan agama dan atau penyebaran kebencian yang mengandung SARA.

Terimakasih
Dedy Mawardi
Ketua Bidang Hukum
DPN Seknas Jokowi

*) Konten yang ada di Rubrik Publicana merupakan rilis atau tulisan yang bersangkutan yang dimuat oleh Redaksi Publicanews.

Komentar(0)

Login
    Tidak ada komentar pada artikel ini

Back to Top