Koalisi Advokasi Kecam Penanganan Kaum Gay Kelapa Gading

publicanews - berita politik & hukumIlustrasi
Oleh: Koalisi Advokasi

KOALISI Advokasi untuk Tindak Kekerasan terhadap kelompok minoritas identitas dan seksual mendampingi penangkapan sewenang-wenang terhadap 144 pengunjung & staff Atlantis Gym & Sauna pada 21 Mei 2017 pukul 20.00 WIB.

Penggerebekan ini dilakukan oleh Opsnal Jatanras dan Resmob Polres Jakarta Utara pimpinan Kasat Reskrim AKBP Nasriadi. Penangkapan ini atas dugaan ‘prostitusi gay’ dimana sebenarnya tidak ada kebiajakan yang mengatur dan melarang tentang Prostitusi Gay.

Korban diamankan dengan menyita seluruh barang miliki korban untuk dijadikan alat bukti. Penangkapan ini menurut kepolisian dilakukan karena korban melanggar Pasal 36 Jo Pasal 10 UU No 4 th 2008 tentang Pornografi & Pasal 30 Jo Pasal 4 Ayat 2 tentang penyedia usaha pornografi.

Korban digerebek, ditangkap, dan digiring menuju polres Jakarta Utara dengan ditelanjangi dan dimasukkan ke dalam bus angkutan kota. Sesampai di kepolisian, sejumlah korban digiring untuk diperiksa dan dilakukan penyelidikan.

Tidak hanya itu, korban ditelanjangi serta dikonsentrasikan menjadi dua kelompok terpisah antara pengunjung & staff sauna, yang berpindah dari satu ruang ke ruangan lain untuk alasan pemeriksaan tanpa mengenakan pakaian.

Meski telah didampingi oleh kuasa hukum dari koalisi advokasi untuk tindak kekerasan terhadap kelompok minoritas, para korban tetap diperlakukan secara sewenang-wenang oleh kepolisian setempat dengan memotret para korban dalam kondisi tidak berbusana dan menyebarkan foto tersebut hingga menyebar viral baik melalui pesan singkat, media sosial, maupun pemberitaan. Tindakan tersebut adalah tindakan sewenang-wenang dan menurunkan derajat kemanusiaan para korban.

Penangkapan ini adalah preseden buruk bagi kelompok minoritas gender & seksual lainnya. Penangkapan di ranah paling privat ini bisa saja menjadi acuan bagi tindakan kekerasan lain yang bersifat publik.

Oleh sebab itu, kami Koalisi Advokasi untuk Tindak Kekerasan terhadap Kelompok Minoritas Gender & Seksual mengecam tindakan sewenang-wenang tersebut dan meminta kepolisian untuk:

1. Tidak menyebarkan data peribadi korban, karena ini adalah bentuk ancaman kemanan bagi korban dan pelanggaran hak privasi setiap warga Negara.

2. Tidak menyebarluaskan foto dan atau informasi lain yang dapat menurunkan derajat kemanusiaan korban

3. Memberikan hak praduga tak bersalah bagi korban dan bila korban dinyatakan tidak bersalah untuk segera dibebaskan dan dipulihkan nama baiknya.

Jakarta 22 Mei 2017
(Koalisi Advokasi: LBH Jakarta, LBH Masyarakat, LBH Pers, (ICJR) Institute for Criminal Justice Reform , Yayasan Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Arus Pelangi)

*) Konten yang ada di Rubrik Publicana merupakan rilis atau tulisan yang bersangkutan yang dimuat oleh Redaksi Publicanews.

Komentar(0)

Login
    Tidak ada komentar pada artikel ini

Back to Top