Pilkada 2020

Takut Digugat Gunakan Dana Hibah, Bawaslu Tangsel Tunggu Judicial Review

publicanews - berita politik & hukumKetua Bawaslu Kota Tangsel Muhamad Acep. (Foto: tangerangekspres.co.id)
PUBLICANEWS, Tangsel - Bawaslu Kota Tangerang Selatan mengajukan tambahan dana hibah untuk penyelenggaraan Pilkada mendatang. Dari semula Rp 12,6 miliar menjadi Rp 12,9 miliar.

Ketua Bawaslu Kota Tangsel Muhamad Acep menjelaskan, penambahan anggaran Rp 300 juta ini karena masa tugas Panitia Pengawas Kecamatan dari 8 bulan menjadi 12 bulan.

"Hal itu berakibat perubahan dalam RAB (Rencana Anggaran dan Belanja) awal," kata Acep kepada wartawan di kantornya, Kamis (3/10).

Meski NPHD (naskah perjanjian hibah daerah) sudah diteken bersama Pemkot Tangsel, Bawaslu masih menunggu judical review UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada di Mahkamah Konstitusi. "Harus direvisi agar kerja-kerja kita lebih nyaman gitu," ujarnya.

Menurutnya, beleid tersebut belum memberi kepastian hukum terhadap kedudukan Bawaslu tingkat kota/kabupaten. Saat ini, katanya, Bawaslu Tangsel hanya diperbolehkan melakukan tandatangan Naskah Hibah Perjanjian Daerah (NHPD) untuk anggaran Pilkada 2020 mendatang.

"Terakhir kami mendapatkan surat diperbolehkan untuk tandatangan NHPD, tapi kan nantinya kami juga takut untuk pelaksanaan anggarannya," ia menjelaskan.

Bawaslu Tangsel tidak berani menggunakan anggaran Pilkada yang bersumber dari hibah Pemkot Tangsel sampai adanya aturan jelas. Ia khawatir digugat karena menggunakan anggaran tanpa ada regulasi baru dalam Pilkada serentak 2020.

"Jadi kami berharap adanya Perppu. Tapi kami yang di bawah tetap menyerahkan sepenuhnya kepada Bawaslu RI, dan kami ikuti nanti apa pun aturannya," Acep menambahkan.

Sebelumnya, kedudukan Bawaslu Tangsel dalam UU Pilkada yang hanya disebut sebagai panitia pengawas kabupaten/kota yang bersifat sementara atau ad-hoc. (imo)

Berita Terkait

Komentar(0)

Login
    Tidak ada komentar pada artikel ini

Back to Top