Pemungutan Suara Ulang Jadi Catatan KPU

publicanews - berita politik & hukumIlustrasi
PUBLICANEWS, Jakarta - Kadiv Jaringan Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Indonesia Alan Benardie mengatakan, masih ada penundaan pemungutan suara Pilkada 2018 di sejumlah TPS.

Menurutnya, hal ini merupakan catatan bagi KPU dimana Bawaslu telah merekomendasikannya untuk melakukan pemungutan ulang.

"Terutama yang terjadi di Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Utara," kata Alan melalui siaran persnya, Minggu (1/7).

Pemungutan suara ulang di Sulawesi Tengah, khususnya di daerah Morowali, karena terjadinya banjir, sehingga menghambat distribusi logistik pilkada.

"Sulawesi Selatan, Sinjai, karena ada kasus pencoretan pasangan petahana. Dan masih banyak lagi kejadian unik lainnya," Alan menambahkan.

Selain itu, banyak kejadian unik selama pilkada serentak yang berlangsung di 171 daerah.

"Seperti di Papua, mulai kotak suara yang dibawa kabur hingga penundaan pencoblosan di beberapa kabupaten dikarenakan kondisional," katanya.

Menurut Alan, sebenarnya hal ini tidak perlu terjadi bila tiap daerah yang melakukan pilkada, masyarakatnya sadar atas partisipasi pengawasan dan pemantauan. Masyarakat harusnya berperan aktif dan peduli sehingga menghasilkan pemilu yang demokratis dan baik.

"Dampaknya, segala kepastian demokrasi bisa berjalan sesuai harapan," ia menjelaskan.

KIPP berharap menjelang Pemilu 2019 masyarakat siap melakukan proses pengawasan dan pemantauan sehingga proses Pemilu.

Sebelumnya, Ketua KPU Arief Budiman mengungkap ada penundaan pemungutan suara di 14 daerah karena berbagai faktor.

Penundaan pemungutan suara terjadi di Kabupaten Paniai, Nduga, Bone, Tolikara, Deiyai, Yahukimo, Lanny Jaya, Mimika, Jayawijaya, Rokan Hulu, Morowali, Keerom, Kota Jayapura, dan Kota Tangerang.

Pemungutan suara tertunda karena faktor bencana alam serta adanya masalah penetapan kandidat kepala daerah di sejumlah wilayah. (imo)

Berita Terkait

Komentar(0)

Login
    Tidak ada komentar pada artikel ini

Back to Top