Pilkada Serentak 2018

DPR Waspadai Netralitas Aparat Sipil dalam Pilkada

publicanews - berita politik & hukumKetua Komisi II Zainuddin Amali. (Foto: Antaranews)
PUBLICANEWS, Jakarta - Komisi II DPR menggelar rapat dengar pendapat (RDP) dengan Kementerian Dalam Negeri, Kementerian PAN RB, TNI, Polri, Komisi Pemlihin Umum (KPU), dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Kamis (30/11). Rapat mengevaluasi dan persiapan pelaksanaan Pilkada serentak 2018 serta Pemilihan Legislatif dan Pemilihan Presiden 2019.

Ketua Komisi II Zainuddin Amali mengatakan, perlu antisipasi kerawanan pada pelaksaan pilkada nanti. Menurutnya, indeks kerawanan yang dikeluarkan oleh Bawaslu dapat menjadi bahan bagi penyelenggara pilkada dan DPR.

"Bahkan (harus) sudah dipetakan daerah yang memiliki kerawanan tinggi. Agar masyarakat tidak takut tentang pelaksanaan pilkada nanti," ujar Amali di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (30/11).

Hal lain yang perlu antisipasi, kata Amali, adalah kesiapan Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam menjaga netralitas. "Ini juga jadi catatan kami di Komisi II, karena petahana biasanya secara terang-terangan atau sembunyi-sembunyi melibatkan ASN," Amali menambahkan.

Bernada sama, Dirjen Otda Kemendagri Soemarsono meminta ada antisipasi logistik pemilu di wilayah yang rawan. "Kerawanan saat distribusi logistik dikhawatirkan adanya sabotase dan keterlambatan dalam pendistribusian," katanya.

"Dan perlu diperhatikan adanya potensi politik uang serta kampenye hitam saa pilkada," ia menandaskan.

Pilkada Serentak 2018 akan digelar di 171 daerah, terdiri atas 17 provinsi dan 154 kabupaten/kota. (m-01)

Berita Terkait

Komentar(0)

Login
    Tidak ada komentar pada artikel ini

Back to Top