MA Batalkan Larangan Koruptor Jadi Caleg

publicanews - berita politik & hukumMahkamah Agung. (Foto: Istimewa)
PUBLICANEWS, Jakarta - Mahkamah Agung (MA) membatalkan Peraturan KPU yang tidak memperbolehkan eks narapidana korupsi menjadi caleg dalam Pemilu 2019. Vonis MA yang mengabulkan permohonan gugatan Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 itu diketok pada sidang yang dipimpin tiga hakim agung, yaitu Irfan Fachrudin, Yodi Martono, dan Supandi, pada Kamis (13/9) lalu.

"Jadi, PKPU itu dinyatakan bertentangan dengan undang-undang," kata Juru Bicara MA Suhadi, Jumat (14/9). Namun, keputusan ini tidak berlaku kepada mereka yang dicabut hak politiknya.

Suhadi menambahkan, PKPU itu bertentangan dengan Pasal 240 ayat 1 huruf g UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 71/PUU-XIV/2016.

Pasal 240 ayat 1 huruf g UU Pemilu berbunyi:

Bakal calon DPR dan DPRD harus memenuhi persyaratan: tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih, kecuali secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana.


Meski lewat putusan ini mantan koruptor dapat maju pada Pileg 2019, namun MA tetap mengembalikan keputusan kepada masyarakat apakah mau memilih mantan koruptor sebagai wakil rakyat.

Atas putusan ini, KPU belum bersedia memberi komentar. "Karena belum ada pemberitahuan resmi dari MA kepada KPU sebagai pihak tergugat atau termohon JR tersebut," kata komisioner KPU Hasyim Asyari dalam keterangan tertulis, Jumat ini.

Terpisah, KPK kembali mengingatkan bahwa banyak anggota dewan yang selama ini dijerat karena korupsi. "Di awal KPK sangat berharap sebenarnya ada perbaikan signifikan yang bisa dilakukan bersama-sama untuk menyaring caleg agar tak terjadi lagi korupsi di DPR atau di DPRD," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah dalam keterangannya, Jumat malam.

Meski demikian, KPK sebagai institusi penegak hukum menghormati keputusan institusi peradilan.

Sementara itu, Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah Dahnil Anzar Simanjuntak menyesalkan hal tersebut. Ia menilai MA tidak mempertimbangkan etika publik untuk menghasilkan parlemen yang bersih dari kejahatan korupsi.

"MA abai pertimbangan etika publik yang menghendaki input demokrasi yang bersih, keinginan publik yang mau menyeleksi sejak awal caleg-caleg yang pernah tersangkut kasus korupsi untuk mencegah kambuhnya praktik korupsi di legislatif kita," ujar Dahnil dalam rilisnya.

Saat ini, katanya, tinggal berharap kepada komitmen partai politik untuk tidak mendaftarkan mantan koruptor maju caleg.(feh)

Berita Terkait

Komentar(0)

Login
    Tidak ada komentar pada artikel ini

Back to Top