Sengketa Pilkada

Perludem Berharap MK Menguji Pilkada yang Betintegritas

publicanews - berita politik & hukumIlustrasi sidang sengketa Pemilu di Mahkamah Konstitusi (MK). (Foto: Antara)
PUBLICANEWS, Jakarta - Mahkamah Konstitusi (MK) tengah menyidangkan 132 perkara perselisihan hasil Pilkada 2020 secara maraton hingga akhir Maret 2021 nanti.

Direktur Eksekutif Perludem Khoirunnisa Agustyati mengatakan, proses di MK merupakan mekanisme konstitusional untuk menguji sebuah proses pelaksanaan dan hasil pilkada yang sesuai dengan prinsip pemilu.

"Upaya hukum yang diajukan ke MK oleh pemohon merupakan kanal konflik yang sesuai dengan sistem penegakan hukum pemilu yang ada," ujar Khoirunnisa dalam rilisnya, Selasa (26/1).

Menurutnya, selain sebagai kepentingan pemohon untuk memperjuangkan haknya, proses di MK dapat dijadikan kesempatan untuk membuktikan bahwa proses dan hasil pilkada adalah sebuah rangkaian proses akuntabel.

Sidang MK, ia menambahkan, adalah harapan terakhir demokrasi yang dapat menjamin keadilan dan kedaulatan rakyat atas hasil Pilkada. "Oleh sebab itu proses di MK mesti dilaksanakan dengan penuh integritas," ujarnya.

Ia menyampaikan beberapa catatan soal sidang tersebut, yakni meminta MK agar menjadi pelindung demokrasi dan memastikan setiap proses pilkada yang berintegras.

Perludem juga mendorong MK memeriksa substansi pilkada dan proses penegakan hukumnya. "Meminta MK untuk mengantisipasi tindakan dan perbuatan yang dapat merusak integritas mahkamah," Khoirunnisa menegaskan.

Terakhir, Perludem meminta kepada para pihak untuk menghormati putusan MK yang bersifat final dan mengikat. (imo)

Berita Terkait

Komentar(0)

Login
    Tidak ada komentar pada artikel ini

Back to Top