Kapolri Keluarkan Maklumat Prokes Pilkada 2020

publicanews - berita politik & hukumKapolri Jenderal Idham Azis. (Foto: tribratanews.polri.go.id)
PUBLICANEWS, Jakarta - Kapolri Jenderal Idham Azis mengeluarkan maklumat tentang kepatuhan terhadap protokol kesehatan (prokes) dalam Pilkada Serentak 2020. Maklumat bernomor Mak/3/IX/2020 itu dikeluarkan hari ini, Senin (21/9).

Menurut Kadiv Humas Polri Irjen Argo Yuwono, maklumat bertujuan menjamin keselamatan penyelenggara pemilihan, peserta, pemilih, dan seluruh pihak yang terkait terhindar dari Covid-19.

"Adanya tahapan Pilkada yang dimulai pada 4-6 September dengan agenda pendaftaran pasangan calon dan diikuti pendukung yang tidak menggunakan protokol kesehatan," kata Argo Yuwono membacakan isi maklumat tersebut di kantornya, Senin (21/9).

Setelah ada maklumat tersebut, seluruh anggota Polri wajib menindak apabila menemukan pelanggaran. Penindakan mengacu pada Undang-Undang Karantina, Undang-Undang Kesehatan, dan Undang-Undang mengenai wabah.

"Tentunya sesuai arahan Presiden pada tanggal 7 September 2020 bahwa agar mewaspadai klaster corona, seperti di kantor, keluarga dan tempat penyelenggaraan pilkada, maka Polri mengeluarkan Maklumat," ujar Argo.

Ada tiga poin utama maklumat. Pertama, Pilkada 2020 merupakan pelaksanaan kedaulatan rakyat secara konstitusional yang dilindungi undang-undang, maka diperlukan penegasan pengaturan agar tidak menjadi klaster baru penyebaran Covid-19.

Kedua, untuk memberikan perlindungan dan menjamin keselamatan penyelenggara Pilkada 2020, dengan ini Kapolri mengeluarkan maklumat:

a. Dalam pelaksanaan Pilkada 2020, tetap mengutamakan keselamatan jiwa dengan mematuhi kebijakan dan peraturan pemerintah terkait penanganan, pencegahan, serta protokol kesehatan Covid-19.

b. Penyelenggara Pilkada 2020 wajib menerapkan protokol kesehatan Covid-19 dengan memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, dan menghindari kerumunan

c. pengerahan massa pada setiap tahapan pemilihan tidak melebihi batasan jumlah massa yang telah ditetapkan oleh penyelenggara.

d. Setelah selesai melaksanakan setiap kegiatan tahapan, semua pihak yang terlibat dan masyarakat agar segera membubarkan diri dengan tertib tanpa arak-arakan, konvoi, atau sejenisnya.

Ketiga, bahwa apabila ditemukan perbuatan yang bertentangan dengan maklumat ini, maka setiap anggota Polri wajib melakukan tindakan kepolisian yang diperlukan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Diketahui, Pilkada 2020 akan dilaksanakan di 270 daerah, mencakup sembilan provinsi, 37 kota, dan 224 kabupaten pada 9 Desember mendatang. (imo)

Berita Terkait

Komentar(1)

Login
  1. Anak Gaul @gakasikah21 September 2020 | 19:51:01

    Ketegasan pengawasannya Pak yg penting. Jangan tebang pilih. 🙏

Back to Top