Jadi Peserta Pilkada, PNS Diberhentikan Tidak Hormat

publicanews - berita politik & hukumPNS. (Foto: jibiphoto.co)
PUBLICANEWS, Jakarta - Pegawai negeri sipil (PNS) yang nyalon dalam pemilihan kepala daerah atau pemilihan umum akan diberhentikan dengan tidak hormat. Deputi Bidang Pembinaan Manajemen Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara (BKN) Haryomo Dwi Putranto mengatakan, aturan itu terdapat dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas PP No. 11/2017 tentang Manajemen PNS.

"PNS yang melanggar kewajiban tersebut diberhentikan tidak dengan hormat sebagai PNS. Di aturan sebelumnya, PNS yang tidak mengundurkan diri diberhentikan dengan hormat," kata Haryomo, seperti dikutip dari Antara, Selasa (28/7).

Aturan tersebut, ia menambahkan, untuk mengakomodasi usulan dan masukan PNS di instansi pusat dan pemerintah daerah (pemda).

Dengan terbitnya PP No. 17/2020, kini PNS pusat/daerah wajib mengundurkan diri apabila ditetapkan menjadi peserta pemilu/pilkada oleh lembaga yang bertugas melaksanakan pemilihan umum. Beleid tersebut juga mengatur tentang pemberhentian sementara bagi PNS yang ditahan karena menjadi tersangka tindak pidana. Pemberhentian sementara berlaku sejak PNS ditahan.

Pemberhentian dengan tidak hormat dapat dilakukan terhadap PNS yang dihukum berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap (inkrah) karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan. (imo)

Berita Terkait

Komentar(0)

Login
    Tidak ada komentar pada artikel ini

Back to Top