Pilkada 2020

Pilkada di Tengah Banjir Bansos Corona Rawan Pelanggaran

publicanews - berita politik & hukumAnggota Bawaslu Ratna Dewi Pettalolo. (Foto: bawaslu.go.id)
PUBLICANEWS, Jakarta - Anggota Bawaslu Ratna Dewi Pettalolo menyebut kelanjutan pelaksanaan tahapan Pilkada 2020 bisa berdampak bertambahnya pelanggaran.

"Ini menjadi kekhawatiran bersama karena tren pelanggaran pilkada sejak 2015, 2017, 2018 berada di atas seribu kasus," kata Ratna dalam video conference, Rabu (20/5).

Oleh karena itu Bawaslu berupaya mencegah agar pelanggaran tidak semakin membengkak. Sejauh ini, Ratna menambahkan, berdasarkan data dugaan pelanggaran pada pilgub, pilbup, dan pilwalkot tercatat 157 pelanggaran administrasi.

Selain itu ada 2 pelanggaran pidana, 26 pelanggaran kode etik, dan 351 pelanggaran hukum lainnya. Lalu pelanggaran netralitas ASN sebanyak 326 kasus.

Ratna menduga pelanggaran penyalahgunaan kekuasaan akan terjadi lagi pada pilkada 2020. Pasalnya, ada instruksi presiden kepada kepala daerah untuk menerbitkan bantuan sosial (bansos) kepada masyarakat yang terkendala dampak Covid-19.

"Di beberapa daerah diduga ada kepala daerah yang menggunakan program pemerintah dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) untuk kepentingan kontestasi," ia menjelaskan.

Ia memahami di satu sisi memang harus mendukung pemerintah membangun solidarias kemuanusiaan. Namun, adanya keleluasaan pemerintah menggunakan kewenangan rawan disusupi kepentingan kontestasi.

"Ini akan mempengaruhi ASN mendukung sepenuhnya kepada bakal calon petahana," katanya.

Bawaslu memiliki langkah strategis pencegahan dan penindakan pelanggaran, di antaranya membuat revisi Peraturan Bersama Gakkumdu dan membangun sistem penanganan berbasis teknologi informasi untuk menekan pelanggaran.

"Bawaslu juga mendorong percepatan penerbitan PKPU tahapan sesuai Perppu Nomor 2 tahun 2020 untuk memberikan kepastian pelaksaan tahapan pencalonan," ia menambahkan. (imo)

Berita Terkait

Komentar(0)

Login
    Tidak ada komentar pada artikel ini

Back to Top