Dua Syarat Tahapan Pilkada 2020 Kembali Digelar

publicanews - berita politik & hukumKetua KPU RI Arief Budiman. (Foto: Humas KPU)
PUBLICANEWS, Jakarta - Ketua KPU Arief Budiman mengatakan, rencana tahapan Pilkada 2020 dimulai kembali pada 6 Juni setelah sempat tertunda.

"Jadwalnya kalau semula kita rancang 30 Mei itu sudah dimulai, tetapi karena kemarin Perppu-nya juga agak mundur, terus kita mundurkan jadi 6 Juni," kata Arief dalam rapat virtual, Sabtu (16/5).

Komisioner KPU Pramono Ubaid Tanthowi menambahkan, penyelenggara akan mengaktifkan kembali badan ad-hoc yang telah direkrut sebelumnya.

"Pada 6 Juni itu bisa kita lanjut kerja Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS), itu terhitung sejak diaktifkan kembali," ujarnya.

PPK dan PPS sebenarnya sudah direkrut pada Maret 2020 lalu, namun masa kerjanya dihentikan sementara karena penundaan tahapan. "Nanti kita lanjutkan, ada yang sudah sempat dilantik dan ada yang belum," ia menjelaskan.

Setelah tahapan Pilkada 6 Juni, KPU juga merekrut Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) pada 13 Juni yang semula Maret 2020. Selanjutnya penyusunan daftar pemilih, dimulai 10 Juni-5 Juli 2020. Sementara penyusunan daftar pemilih hasil pemutakhiran pada 6 Juli-4 Agustus 2020.

"Tahapan rekapitulasi penetapan daftar pemilih tetap (DPT) bergeser dari 13-20 Juli 2020 menjadi 30 September-7 Oktober 2020," Pramono menjelaskan.

Masa kampanye tetap 71 hari sesuai Rancangan PKPU, yakni mulai 26 September-5 Desember 2020. "Masa tenang dijadwalkan pada 6-8 Desember dan pemungutan suara pada 9 Desember," katanya.

Terpenting, menurutnya, harus melalui dua syarat. Pertama harus ada kepastian penanganan pandemi Covid-19. "Syarat kedua, akan ada Peraturan KPU penyelenggaraan dalam keadaan bencana. Jadi catatan pertama soal kepastian waktu, dan catatan kedua soal tata cara penyelenggaraannya," ujar Pramono. (imo)

Berita Terkait

Komentar(0)

Login
    Tidak ada komentar pada artikel ini

Back to Top