Pilkada di Tengah Pandemi Covid-19 Tidak Murah

publicanews - berita politik & hukumAnggota Bawaslu Moch Afifudin (kiri) dan Ketua KPU RI Arief Budiman. (Foto: Medcen Bawaslu)
PUBLICANEWS, Jakarta - Bawaslu menilai penyelenggaraan Pilkada 2020 di tengah pandemi Covid-19 membutuhkan biaya mahal, berat, dan rumit.

Anggota Bawaslu Moch Afifudin menyebut terdapat mobilisasi petugas yang tidak sekadar petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), melainkan juga perawat dan dokter.

"Pilkada harus menyesuaikan banyak hal supaya kesehatan semua pemilih dan peneyelenggara terjamin," kata Afif dalam videoconference, Kamis (14/5).

Menurutnya, seluruh tempat pemungutan suara (TPS) harus ditata sedemikian rupa dengan standar kesehatan. TPS harus menyediakan beberapa kebutuhan kesehatan, seperti sanitasi, ventilasi, masker, kaus tangan, hand sanitazer, dan alat cek suhu tubuh. Kebutuhan tersebut membutuhkan biaya yang tidak sedikit.

"Opsi pemilihan di tengah Covid-19 bukan berarti tidak bisa dilaksanakan. Tetapi harus dibuat beberapa opsi baru dan kebutuhan ekstra yang belum pernah disediakan sebelumnya," ia menjelaskan.

Apabila opsi pilkada dilanjutkan tahun ini, maka protokol Covid-19 harus maksimal. Sebab sejak dimulai tahapan sampai kepada pemilihan dan pelantikan akan melibatkan banyak pihak. "Jelas jika pencegahan tidak maksimal, potensi penyebaran akan sangat tinggi," Afif menambahkan.

Jika Pilkada ditunda, risiko penularan penyakit bisa dikurangi. Namun warga negara atau pemilih kehilangan kesempatan untuk mengganti perwakilan atau pemerintahan.

"Periodisasi kepemimpinan yang idealnya lima tahun akan terganggu. Banyak tahapan yang dikurangi masa waktunya. Maka perlu dipertimbangkan lagi," Afif menegaskan.

KPU belum memutuskan pilkada bisa dilaksanakan tahun ini atau tidak. Beberapa tahapan pilkada belum dimulai kembali padahal tanggal pencoblosan sudah ditetapkan pada 9 Desember 2020. (imo)

Berita Terkait

Komentar(0)

Login
    Tidak ada komentar pada artikel ini

Back to Top