Dipecat dari KPU, Ini Alasan Eva Ginting Gugat Jokowi

publicanews - berita politik & hukumEvi Novida Ginting Manik. (Foto: Antara)
PUBLICANEWS, Jakarta - Mantan komisioner KPU Evi Novida Ginting Manik menguggat Presiden Joko Widodo. Gugatan telah didaftarkan ke pengadilan tata usaha negara (PTUN) Jakarta dengan nomor 82/G/2020/PTUN.JKT.

Evi memohon agar PTUN mengabulkan gugatannya dengan membatalkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 34/P Tahun 2020 yang memberhentikannya secara tidak hormat sebagai anggota KPU 2017-2022.

Jika dibatalkan maka Jokowi berkewajiban mencabut keputusan pemberhentiannya yang diterbitkan pada 23 Maret 2020 lalu. Evi berharap bisa mendapat rehabilitasi dan memulihkan kedudukannya sebagai anggota KPU.

Dalam permohonannya, Evi didampingi 7 orang kuasa hukum yang menamakan diri sebagai 'Tim Advokasi Penegak Kehormatan Penyelenggara Pemilu'.

Evi beralasan Keppres yang diterbitkan merujuk pada keputusan sidang Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) 317/2019, padahal putusan tersebut dinilai cacat hukum.

"Pada putusan DKPP 317/2019 mengandung 'kekurangan yuridis essential yang sempurna' dan 'bertabur cacat yuridis' yang tidak bisa ditoleransi dari segi apapun," ujar Evi dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (18/4).

Cacat hukum yang ia maksud yaitu DKPP tetap melanjutkan persidangan dan mengambil keputusan atas aduan dugaan pelanggaran kode etik, padahal pengadu sudah mencabut aduannya.

"Tindakan DKPP tersebut bertentangan dengan Pasal 155 ayat 2 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu yang mengatur DKPP dibentuk untuk memeriksa dan memutus aduan laporan dugaan pelanggaran etik penyelenggara pemilu," katanya.

Ia juga menilai DKPP belum mendengar pembelaannya selaku teradu, sebelum mengambil keputusan berupa sanksi pemberhentian secara tetap.

"Hal itu bertentangan dengan Pasal 38 ayat 2 UU 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang mengatur pemberhentian. Dalam pasal tersebut tertulis Anggota KPU harus diberi kesempatan untuk membela diri di hadapan DKPP," Evi menjelaskan.

Selanjutnya, Evi menilai DKPP tidak melaksanakan pasal 36 ayat 2 peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2019 yang mewajibkan rapat pleno pengambilan putusan dihadiri oleh 5 anggota, kenyataannya pleno hanya dihadiri oleh 4 orang DKPP.

DKPP dalam sidang 19 Maret memerintahkan pencopotan Evi danbmemberikan teguran keras terakhir untuk lima komisioner lainnya, yakni Arief Budiman (Teradu I), Pramono Ubaid Tanthowi (Teradu II), Ilham Saputra (Teradu IV), Viryan (Teradu V), dan Hasyim Asy'ari (Teradu VI).

DKPP menilai Evi seharusnya memiliki tanggung jawab etik lebih besar atas ketidakpatuhan hukum dan ketidakadilan penetapan hasil pemilu. Dalam hal ini Evi menjabat Koordinator Divisi Teknis Penyelenggaraan dan Logistik Pemilu.

Kasus yang menyeret Evi adalah perubahan perolehan suara Hendri Makaluasc dan Cok Hendri Ramapon. Hendri caleg nomor urut 1 dan Cok Hendri nomor urut 7. Hendri Makaluasc memperoleh 5.325 suara, sedangkan Cok sebanyak 6.599 suara. Namun suara Cok diduga digelembungkan di 19 desa.

Mahkamah Konstitusi menyidangkan kasus ini pada Agustus 2019 lalu. MK menyatakan perolehan suara Hendri yang benar sebesar 5.384 suara. Namun, KPU hanya mengoreksi perolehan suara keduanya tanpa menetapkan Hendri sebagai calon terpilih. (feh)

Berita Terkait

Komentar(0)

Login
    Tidak ada komentar pada artikel ini

Back to Top