DKPP Tunda Sidang Pemeriksaan Selama Darurat Corona

publicanews - berita politik & hukumSidang pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu (KEPP) sebelum darurat corona. (Foto: Humas DKPP)
PUBLICANEWS, Jakarta - Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menunda semua sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu (KEPP) selama darurat wabah Covid-19.

Keputusan tersebut tertuang dalam Surat Keputusan (SK) Nomor 07/SK/K.DKPP/SET-04/IV/2020 yang ditandatangani oleh Ketua DKPP Prof. Muhammad pada 16 April 2020.

"SK ini menetapkan dua hal, pertama adalah menunda pelaksanaan sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu selama masa darurat corona," kata Ketua DKPP Muhammad dalam rilis yang dikeluarkan hari ini, Jumat (17/4).

Kedua, penundaan berlaku sampai berakhirnya penetapan bencana darurat pandemik Covid-19 oleh pemerintah. "Keputusan penundaan ini mulai berlaku sejak ditandatangani, yaitu 16 April 2020," ujarnya.

Diketahui, Presiden Jokowi telah menerbitkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non-Alam Penyebaran Covid-19) sebagai Bencana Nasional pada 13 April 2020.

"Dalam rangka menindaklanjuti kebijakan pemerintah maka perlu kita lakukan pengaturan tentang penundaan pelaksanaan sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran KEPP," Muhammad menjelaskan.

Sebelumnya wabah corona juga mengakibatkan penundaan Pilkada serentak 2020. Rencana penundaan Pilkada sempat menjadi bahasan utama dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) di DPR.

DKPP pun mendukung penundaan teersebut. Namun Muhammad menyerahkan kepada KPU dan Bawaslu untuk membahas teknis penundaan Pilkada 2020. (imo)

Berita Terkait

Komentar(0)

Login
    Tidak ada komentar pada artikel ini

Back to Top