Penyelesaian Sengketa Pilkada Tetap Berjalan di Tegah Wabah Corona

publicanews - berita politik & hukumAnggota Bawaslu RI Rahmat Bagja. (Foto: bawaslu.go.id)
PUBLICANEWS, Jakarta - Anggota Bawaslu Rahmat Bagja menjelaskan proses penyelesaian sengketa yang terjadi sebelum Pilkada 2020 tetap dilaksanakan. Hingga saat ini Bawaslu masih menginventarisasi masalah teknis di lapangan sekaligus meningkatkan kualitas pengawasan pilkada di tengah wabah Covid-19.

"Bawaslu tetap melakukan penyelesaian sengketa, laporan pelanggaran administrasi, dan pelanggaran lainnya sebelum terbitnya SK KPU Nomor 179 pada 21 Maret 2020," ujar Bagja dalam keterangan pers, Selasa (7/4).

Ia mencontohkan penyelesaian sengketa di Kabupaten Bisori, Maluku Utara, yang tetap berjalan. Bawaslu Bisori telah mengeluarkan berita acara penyelesaian sengketa karena tidak dapat menolak laporan.

Bagja menjelaskan proses penyelesaian sengketa, termasuk penanganan pelanggaran setelah penundaan Pilkada 2020, diatur dalam Surat Edaran (SE) Bawaslu Nomor 0254/K.BAWASLU/PM.06.00/III/2020.

"SE ini dikeluarkan lantaran adanya penundaan beberapa tahapan Pilkada 2020 melalui SE KPU Nomor 179 tertanggal 21 Maret 2020," ujarnya.

Penyelesaian sengketa, ia menambahkan, berlaku bagi Bawaslu kabupaten/kota serta provinsi agar menindaklanjuti semua laporan atau dugaan pelanggaran via daring.

"Bukan hanya bersurat, tetapi bisa menggunakan alat komunikasi videoconference untuk memberikan laporan," ujar Bagja.

Selain itu, seluruh pengawas berbagai tingkatan turut menyosialisasikan kepada masyarakat mengenai penundaan Pilkada 2020 ini. (imo)

Berita Terkait

Komentar(0)

Login
    Tidak ada komentar pada artikel ini

Back to Top