Perlu Perppu Jika Menunda Pilkada 2020

publicanews - berita politik & hukumKetua Bawaslu RI Abhan dan Ketua KPU RI Arief Budiman. (Foto: bawaslu.go.id)
PUBLICANEWS, Jakarta - Ketua Bawaslu Abhan mengatakan, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) diperlukan bila hendak menunda pelaksanaan tahapan pemungutan suara Pilkada Serentak 2020.

Bawaslu telah mengeluarkan surat edaran (SE) pengawasan penundaan beberapa tahapan Pilkada 2020.

Abhan menjelaskan, sesuai perintah UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada, pemungutan suara Pilkada 2020 ditetapkan pada 23 September. Jika mundur dari waktu tersebut karena wabah Corons harus dilakukan dengan Perppu.

"Untuk Perppu belum bisa dipastikan. Karena saat ini sedang ada faktor di luar dugaan. Kami akan melihat perkembangan situasi beberapa waktu ke depan," kata Abhan dalam keterangan pers, Sabtu (28/3).

KPU telah menerbitkan Surat Keputusan (SK) penundaan beberapa tahapan pilkada, seperti pelantikan Panitia Pemungutan Suara (PPS), verifikasi faktual calon perseorangan, dan penelitian (coklit), dan pemutahiran data pemilih.

Menurut Abhan, penundaan beberapa tahapan tersebut apabila akhirnya berdampak menunda tahapan pemungutan suara, maka presiden perlu menerbitkan Perppu.

"Seandainya KPU menunda tahapan sekarang sampai Mei atau Juni, maka harus dilihat kembali apakah sisa waktu cukup untuk menyelesaikan tahapan? Kalau tidak (cukup waktu), harus ada Perppu," ujarnya.

Pada Selasa (24/3), Bawaslu telah menerbitkan SE Nomor: 025UK.BAWASLUIPM.00.00I3/2020 tentang Pengawasan Penundaan Tahapan Penyelenggaraan Pilkada 2020 dalam upaya pencegahan penyebaran Covid-19.

Dalam SE tersebut, Abhan menjelaskan, Bawaslu Provinsi, Kabupaten/Kota, dan jajarannya agar melaksanakan hal-hal sebagai berikut:

a. Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan penundaan tahapan yang dilakukan oleh KPU Provinsi, dan atau KPU Kabupaten/Kota:

b. Dalam hal KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/kota masih menjalankan tahapan pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan KPU Nomor 179/PL 02 Kpt/O1/KPUIIII/2020. Maka Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota memberikan saran untuk melakukan penundaan;

c. Dalam hal saran penundaan tidak dilaksanakan. Bawaslu Provinsi dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota memberikan rekomendasi dan menindaklanjuti sebagai dugaan pelanggaran administrasi pemilihan.

d. Dalam hal pelantikan PPS tetap akan dilaksanakan oleh KPU KablKota, Bawaslu Provinsi danlatau Bawaslu Kabupaten/Kota memberikan rekomendasi penundaaan;

e. Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota memastikan penundaan aktivitas tahapan pemilihan yang dilaksanakan oleh badan adhoc Penyelenggara Pemilihan Tahun 2020 yaitu PPK dan PPS dijalankan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dengan cara melakukan koordinasi dengan KPU Provinsi. KPU Kabupaten/Kota serta melakukan Pengawasan terhadap seluruh aktivitas Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan yang dalam hal ini PPK dan PPS.

Oleh karena itu, Abhan meminta seluruh jajaran Bawaslu melaksanakan pemetaan terhadap situasi terkini di masing-masing daerah yang berdampak pada wabah Covid-19.

Selama masa penundaan Bawaslu tetap bertanggung jawab menjalankan tugas, wewenang dan kewajiban pengawasan dengan koordinasi antar pengawas pemilihan dengan memanfaatkan fasilitas teknologi infomasi.

Bagi seluruh Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) maupun di tingkat kelurahan/desa yang sudah dilantik agar menunda semua aktifitas terhitung mulai 31 Maret 2020. (imo)

Berita Terkait

Komentar(0)

Login
    Tidak ada komentar pada artikel ini

Back to Top