Pilkada 2020

ASN Tidak Netral Karena Coba-coba, Niat, dan Terpaksa

publicanews - berita politik & hukumIlustrasi ASN
PUBLICANEWS, Merauke - Tercatat 10 persen ASN mencoba-coba tidak netral, 20 persen tidak netral karena niat, dan 70 persen tidak netral karena terpaksa atau paksaan pihak lain.

Anggota Bawaslu Fritz Edward Siregar mengatakan, data tersebut berdasarkan analisis pelanggaran netralitas ASN 2017-2018.

"Masalah ketidaknetralan ASN itu seperti ada yang diturunkan dari jabatan Sekretaris Daerah, ada kepala dinas yang diganti," kata Fritz dalam pemaparan diseminasi netralitas ASN di Merauke, Papua, Kamis (20/2).

Menurutnya, ASN sudah mengikuti proses teknis untuk mendapatkan jabatan tersebut. Ia menyebut larangan netralitas ASN terbagi atas aturan disiplin PNS, pembinaan jiwa korps, dan kode etik PNS.

Perihal disiplin PNS, yakni dilarang memberi dukungan kepada calon kepala daerah berupa ikut kampanye apalagi menggunakan fasilitas pemerintah untuk kampanye.

"PNS dilarang membuat keputusan yang menguntungkan atau merugikan salah satu paslon, juga mengadakan kegiatan yang memihak salah satu Paslon," ujarnya.

Dalam aturan kedua menyangkut Kode Etik PNS. Fritz mengatakan, PNS dilarang mengusulkan orang lain atau diri sendiri menjadi calon. Lalu PNS dilarang memasang spanduk kampanye.

"ASN dilarang juga mendeklarasikan diri sebagai bakal calon kepala daerah," ia menambahkan.

Larangan berikutnya yakni berkampanye menggunakan atribut-atribut dinas. PNS bahkan dilarang aktif bermedia sosial mendukung salah satu paslon.

"Harapan kita kepala daerah tidak menggunakan ASN untuk memenangkan kontestasi pemilihan 2020," kata Fritz. (imo)

Berita Terkait

Komentar(0)

Login
    Tidak ada komentar pada artikel ini

Back to Top