Bawaslu Siapkan Strategi Penanganan Pelanggaran Pilkada 2020

publicanews - berita politik & hukumKoordinator Divisi Penindakan Bawaslu Ratna Dewi Pettalolo. (Foto: bawaslu.go.id)
PUBLICANEWS, Jakarta - Bawaslu menyiapkan program penguatan untuk menangani berbagai macam pelanggaran.

Koordinator Divisi Penindakan Bawaslu Ratna Dewi Pettalolo mengatakan politik uang masih marak terjadi dari waktu ke waktu walau kontestan pilkada mengetahui ada sanksi.

"Pemberi dalam kasus politik uang adalah paslon kepala daerah, tim kampanye, anggota parpol pendukung paslon, juga relawan paslon" kata Ratna dalam keterangan pers, Senin (20/1).

Ia menyampaikan tata cara pelaporan ke pengawas pemilu paling lama 7 hari sejak ditemukan dugaan pelanggaran. "Namun dalam pemilu batas waktu penanganan lebih lama yaitu 7+7 hari (kerja), sedangkan pada pilkada batas waktu penanganan hanya 3+2 hari (kerja)," ujarnya

Dewi memahami keresahan masyarakat saat melaporkan dugaan politik uang. Sementara program sosialisasinya belum menyentuh masyarakat.

"Setelah itu, program patroli pengawasan antipolitik uang dilakukan bersama-sama antara pengawas, polisi, dan masyarakat," Ratna menambahkan.

Selain politik uang, tindak pidana pemilu juga menyangkut memberikan keterangan tidak benar dalam pengisian data diri pemilih dan berkampanye di luar jadwal yang telah ditetapkan KPU.

"Memberikan keterangan tidak benar dalam laporan dana kampanye pemilu, menyebabkan orang lain kehilangan hak pilih, memberikan suaranya lebih dari satu kali," katanya.

Bawaslu merencanakan bimbingan teknis soal penerapan aturan Pasal 71 UU Pilkada, kepala daerah ikut lokakarya yang akan dibagi dalam 3 regional dan akan dimulai akhir Januari ini.

Selain lokakarya, Bawaslu juga membuka bimtek penanganan pelanggaran yang sifatnya pemecahan masalah. Dewi menilai, ragam pelanggaran tiap tahun kian bervariasi, sehingga perlu ada pemecahan masalah bersama. (imo)

Berita Terkait

Komentar(0)

Login
    Tidak ada komentar pada artikel ini

Back to Top