DKPP Pecat 144 Penyelenggara Pemilu 2019

publicanews - berita politik & hukumAnggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Ida Budhiati dalam paparan Laporan Kinerja DKPP tahun 2019 di Hotel Mercure, Ancol, Jakarta Utara, Sabtu (14/12). (Foto: Humas DKPP)
PUBLICANEWS, Jakarta - Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Ida Budhiati menyampaikan 144 penyelenggara pemilu 2019 diberhentikan.

Pemberhentian berdasarkan 1.027 aduan yang diterima DKPP atas dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu (KEPP) 2019.

"Tahun 2018 kami menerima 521 aduan dan tahun 2019 kami menerima 509 aduan yang berkaitan dengan Pemilu 2019," kata Ida dalam paparan Laporan Kinerja DKPP tahun 2019 di Hotel Mercure, Ancol, Jakarta Utara, Sabtu (14/12).

Ida menjelaskan di hadapan ratusan Tim Pemeriksa Daerah (TPD) dari 34 Provinsi bahwa terdapat 650 aduan (63,3 persen).

Aduan melibatkan 2.455 penyelenggara Pemilu sebagai Teradu. "Terbagi atas 319 aduan pada 2018 dan 331 aduan untuk tahun ini," ujarnya.

Dari 650 aduan yang disidang, kata Ida, 574 perkara telah diputus dan 74 perkara masih sidang. "Setelah diperiksa, ternyata lebih banyak yang terbukti melanggar, dibanding yang direhabilitasi," Ida menuturkan.

Menurutnya, komposisi antara jumlah penyelenggara yang kena sanksi dan direhabilitasi adalah 52,3 persen dan 47,7 persen. 1.170 penyelenggara direhabilitasi terbagi 632 pada 2018 dan 387 pada 2019.

Sementara penyelenggara kena sanksi peringatan ada 1.019 orang (41,5 persen). Kemudian 33 orang (1,3 persen) dipecat dari jabatan meliputi 21 orang di 2018 dan 12 orang di 2019.

"Dari data, penyelenggara yang diberhentikan sementara mencapai 19 orang atau 0,8 persen. Jumlah penyelenggara diberhentikan tetap 144 orang dengan angka 5,9 persen," kata eks anggota KPU itu.

19 orang diberhentikan sementara menyangkut Pemilu 2019 yakni 16 orang di 2018 dan 3 orang di 2019. Kategori pemberhentian tetap ada 101 di tahun 2018 dan 43 penyelenggara di 2019.

Dari semua perkara KEPP tentang Pemilu 2019, 70 perkara telah diputuskan yakni 40 di 2018 dan 30 di 2019. Sejak Januari hingga Desember 2019, DKPP telah menangani 331 perkara KEPP yang melibatkan 1.123 penyelenggara Pemilu sebagai Teradu. Lalu 255 perkara sudah diputus.

Ida menambahkan 648 penyelenggara direhabilitasi, 387 penyelenggara kena sanksi peringatan, dan tiga penyelenggara kena sanksi pemberhentian sementara.

"12 penyelenggara dikenakan sanksi Pemberhentian dari Jabatan dan 43 penyelenggara diberhentikan tetap," Ida menjelaskan. (imo)

Berita Terkait

  • Tidak ada berita terkait

Komentar(0)

Login
    Tidak ada komentar pada artikel ini

Back to Top