Bantuan Naik, Parpol Dituntut Transparan Soal Keuangan

publicanews - berita politik & hukum
PUBLICANEWS, Jakarta - Forum Transparansi untuk Anggaran (FITRA) menyatakan kenaikan bantuan partai politik harus dibarengi dengan komitmen partai untuk lebih transparan dalam mengelola keuangan.

Manajer Advokasi FITRA, Ervyn Kaffah mengatakan Partai harus mengumumkan laporan pengelolaan keuangan mereka pada publik. Hal ini juga disarankan menjadi salah satu verifikasi bagi parpol untuk mengikuti pemilu.

"Kami mengusulkan agar hal ini dapat ditetapkan sebagai persyaratan bagi verifikasi parpol yang akan menjadi peserta Pemilu," kata Manajer Advokasi FITRA, Ervyn Kaffah saat dikonfirmasi awak media, Sabtu (14/12).

Menurut Ervyn selama ini laporan keuangan partai bersifat tertutup, bahkan tak ayal hanya segelintir kader parpol yang mengetahui laporan keuangan partainya.

"Jadi mesti ada keterbukaan di internal partai soal pengelolaan keuangannya," katanya.

Menurutnya persoalan utama di Indonesia adalah korupsi sektor politik yang melibatkan kekuasaan politik untuk kepentingan kelompok tertentu maupun sejumlah politisi.

Bahkan dari survei mengenai persepsi korupsi ada tiga besar institusi yang menurut publik paling korup, yaitu partai politik, DPR, dan kepolisian.

"Penambahan dana bantuan parpol belum bisa diyakini dapat menjadi solusi mujarab untuk mencegah praktik korupsi di sektor politik, namun bisa menjadi salah satu strategi saja untuk menguranginya," katanya.

Sebelumnya diketahui KPK bersama LIPI merekomendasikan dana bantuan partai politik ditingkatkan menjadi sekitar Rp 8.000 per suara.

Rekomendasi ini merupakan bagian dari upaya pencegahan korupsi di sektor politik. Tak hanya itu untuk mendorong akuntabilitas pelaporan keuangan parpol secara transparan, pendanaan negara kepada partai politik harus diaudit oleh BPK dan hasil auditnya diumumkan kepada publik secara berkala. (Han)

Berita Terkait

  • Tidak ada berita terkait

Komentar(0)

Login
    Tidak ada komentar pada artikel ini

Back to Top