PDIP Dukung Mendagri Evaluasi Pemilu Langsung

publicanews - berita politik & hukumSekjen PDIP Hasto Kristiyanto. (Foto: Antara)
PUBLICANEWS, Jakarta - Wacana Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian untuk mengevaluasi sistem pemilihan langsung dalam Pilkada Serentak 2020 didukung PDIP.

Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan, sistem pemilu saat ini membuat ketegangan politik akibat demokrasi liberal kapitalistik. Selain itu juga menyebabkan pemilu berbiaya tinggi sehingga memicu terjadi korupsi.

Hasto menambahkan, pemilu langsung selama ini selain berbiaya mahal, memunculkan oligarki baru, kaum pemegang modal, dan yang memiliki akses media yang luas, serta mereka yang mampu melakukan mobilisasi sumber dayalah yang berpeluang terpilih.

"Demokrasi dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat tereduksi menjadi demokrasi kekuatan kapital. Dalam perspektif inilah kritik Mendagri terasa begitu relevan," kata Hasto kepada wartawan, Jumat (8/11).

Sebelumnya dalam rapat kerja bersama DPR, Tito mengatakan pelaksanaan pilkada secara langsung lebih banyak mudarat ketimbang manfaatnya.

“Banyak manfaatnya partisipasi demokrasi tapi kita lihat mudaratnya juga ada, politik biaya tinggi. Kepala daerah kalau enggak punya Rp 30 M mau jadi bupati mana berani dia, udah mahar politik,” kata Tito di hadapan anggota Komisi II DPR, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu lalu.

Menurut mantan Kapolri itu, biaya politik yang tinggi hingga membuka potensi adanya korupsi terhadap pemimpin terpilih hasil Pilkada. (feh)

Berita Terkait

Komentar(0)

Login
    Tidak ada komentar pada artikel ini

Back to Top