Bawaslu Sebut Empat Rintangan Jelang Pilkada 2020

publicanews - berita politik & hukumAnggota Bawaslu Mochamad Afifuddin. (Foto: kompas)
PUBLICANEWS, Jakarta - Anggota Bawaslu Mochamad Afifuddin menyebut ada empat rintangan dalam pengawasan Pilkada Serentak 2020 menyangkut dana hibah dengan pemerintah daerah (pemda). Ketempat persoalan tersebut meliputi administrasi, peraturan perundang-undangan, ketersediaan anggaran daerah, dan lain sebagainya.

"Inilah masalah yang dihadapi oleh pengawas pemilu untuk mendapatkan anggaran daerah," kata Afifudin dalam Rapat Kerja dengan Komite I Dewan Perwakilan Daerah (DPD) di Jakarta, Selasa (22/10).

Persoalan administrasi, kata Afif, muncul dari pemda yang masih menunggu surat persetujuan kepala daerahnya. Mereka juga harus menunggu waktu yang tepat meneken Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD).

Selain administrasi, Bawaslu terkendala regulasi. Koordinator Divisi Pengawasan dan Sosialisasi Bawaslu ini mengungkapkan ada tiga persoalan penghambat penandatangan NPHD, yakni pemda masih menunggu Kemendagri menjelaskan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019.

Pemda menghendaki pencantuman standar pembiayaan pengawasan menggunakan standar biaya masing-masih daerah lantaran berasal dari APBD, bukan APBN. "Ketiga, pemda menunggu keputusan KPU dalam menetapkan jumlah TPS di masing-masing provinsi dan kabupaten/kota," ujar Afif.

Mengenai ketersediaan anggaran pemda, Afif menyebut ada daerah yang mengalokasikan anggaran pengawasan tak sesuai dengan usulan. Misalnya, nilai anggaran yang tidak sesuai dengan pendapatan daerah.

"Selain itu, pemda meminta Bawaslu untuk merasionalisasikan kembali usulan anggaran pengawasan pemilihan tahun 2020," kata mantan Koordinator Nasional Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) itu.

Afif menambahkan, saat pemda memastikan sanggup mengucurkan dana hibah, namun terbentur dengan pelantikan anggota DPRD periode 2019-2024. "Anggaran yang diberikan dimaksud di bawah usulan anggaran dari Bawaslu kabupaten/kota," ia menambahkan.

Data terbaru NPHD kepada Komite I DPD hingga 20 Oktober 2019 terdapat 59 daerah yang belum meneken NPHD dan masih dalam proses pembahasan dengan pemda. Dari sembilan provinsi yang menyelenggarakan pemilihan gubernur tahun 2020, terdapat empat daerah yang belum menandatangi yakni Sumatra Barat, Jambi, Sulawesi Tengah, dan Kalimantan Tengah.

"Sementara dari 261 kabupaten/kota yang menyelenggarakan pemilihan bupati dan walikota 2020, terdapat 55 daerah yang belum menandatangani NPHD," kata Afif. (imo)

Berita Terkait

Komentar(0)

Login
    Tidak ada komentar pada artikel ini

Back to Top