Demi Honor Pengawas Naik, Bawaslu Gandeng Kemendagri

publicanews - berita politik & hukumKetua Bawaslu RI Abhan di Kantor Bawaslu, Selasa (15/10). (Foto: beritapemilu)
PUBLICANEWS, Jakarta - Ketua Bawaslu RI Abhan mengatakan baru 204 dari 270 pemerintah daerah yang meneken Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) untuk Pilkada 2020. Sebanyak 66 daerah yang belum menyelesaikan adalah 3 provinsi dan 63 kabupaten dan kota.

"Sampai jam 09.00 WIB tadi, (NPHD) baru 204 yang telah tanda tangan NPHD. Jadi masih 66 daerah belum dan dalam proses," kata Abhan di kantornya, Jakarta, Selasa (15/10).

Ia mengingatkan NPHD harusnya selesai pada Senin (14/10) kemarin. Penyebabnya keterlambatan mulai dari alasan keterbatasan anggaran hingga ketidakpahaman Pemda mengenai NPHD.

Abhan tidak menampik tingginya anggaran menjadi persoalan Pemda mengucurkan dana hibah untuk pesta demokrasi kepala daerah. Namun, menurutnya, anggaran yang akan dipergunakan masih dalam batas normal operasional.

"Prinsip kami anggaran kami ini bukan anggaran yang berlebih. Ini untuk honor petugas pengawasan di TPS-TPS. Kami sudah posisikan anggaran yang mencukupi," ujarnya.

Guna penyelesaian NPHD sesuai esai target, Bawaslu akan menggandeng sejumlah stakeholders untuk membantu pemecahan masalah tersebut.

"Kita dorong Kemendagri, DPRD, hingga Menteri Keuangan duduk bersama. Ini kenaikan karena kebutuhan kami, inflasi ini wajar masih normatif," kata Abhan.

Ia menjelaskan, anggaran tersebut untuk menaikkan honor panitia pengawas kecamatan (panwascam). Honor panwascam pada Pemilu 2018 sebesar Rp 1,8 juta, kemudian Bawaslu menaikkan menjadi Rp 2,5 juta karena tugas berat.

"Tapi setelah konsultasi ke Kemenkeu disetujui Rp 2,2 juta, itu batasan tertinggi," kata Abhan. (imo)

Berita Terkait

Komentar(0)

Login
    Tidak ada komentar pada artikel ini

Back to Top