Bawaslu Desak Dana Hibah Pilkada Segera Diselesaikan

publicanews - berita politik & hukumKetua Bawaslu RI Abhan. (Foto: bawaslu.go.id)
PUBLICANEWS, Jakarta - Ketua Bawaslu Abhan berharap daerah yang belum menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) bisa segera selesai. Pasalnya, KPU telah menetapkan jadwal tahapan Pilkada Serentak 2020.

"Sehingga tidak mengganggu tahapan pemilihan yang akan kita gelar bersama KPU," kata Abhan dalam Rapat Koordinasi Evaluasi Pendanaan Pilkada Serentak 2020 di Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Senin (7/10).

Penyelenggaraan Pilkada 2020 tidak hanya tanggung jawab KPU dan Bawaslu, tetapi juga tanggung jawab bersama, seperti pemerintah daerah (Pemda) dan stakeholder lainnya, untuk menyukseskan pemilihan kepala daerah.

Abhan menyebut dari 270 daerah, baru 163 yang telah menandatangani NPHD dan 103 daerah lainnya masih dalam proses. Rinciannya, kata Abhan, dari 9 provinsi masih belum, 7 provinsi dalam proses, 2 provinsi sudah melaksanakan penandatanganan NPHD.

"Dari 37 kota, 13 kota masih proses dan 24 kota sudah menandatangani NPHD. Selain itu, dari 224 kabupaten, 137 kabupaten telah menandatangani NPHD dan 87 lainnya sedang proses," ujarnya.

Dalam kesempatan itu, Abhan menjelaskan beberapa kendala dalam penentuan NPHD. Pertama, bahwa APBD tidak cukup untuk membiayai pilkada. "Kami kira ini yang perlu dilihat detail apakah betul kemampuan daerah belum bisa mencukupi untuk pembiayaan NPHD baik ke KPU maupun Bawaslu," ia menambahkan.

Kedua, penurunan standar biaya. Menurut Abhan, beberapa pemda menginginkan adanya penurunan standar biaya. Padahal besaran dana tersebut merupakan hasil diskusi dengan Kementrian Keuangan. "Jadi, penentuan dana NPHD bukan kami sepihak, tetapi sudah dalam proses panjang," katanya.

Kendala ketiga, penetapan anggaran di beberapa pemda tanpa pembahasan dengan Bawaslu. Keempat, penurunan  volume kegiatan. Sebagian pemda menginginkan adanya penuruan volume kegiatan. Oleh karena itu, Bawaslu akan melihat kegiatan yang mana yang harus diturunkan volume kegiatannya.

"Kelima, Penurunan besaran honorarium. Keenam, belum adanya kesepakatan dalam penentuan anggaran pilkada," ujar Abhan. (imo)

Berita Terkait

Komentar(0)

Login
    Tidak ada komentar pada artikel ini

Back to Top