Bawaslu Minta Aturan eks Napi Koruptor Ikut Pemilu Masuk UU

publicanews - berita politik & hukumKetua Bawaslu Abhan pada acara Konsolidasi Nasional Pengawas Pemilu Perempuan se-Indonesia di Pecenongan, Jakarta Pusat, Sabtu (31/8). (Foto: Publicanews/Bimo)
PUBLICANEWS, Jakarta - Ketua Bawaslu Abhan meminta Presiden Joko Widodo segera memasukkan aturan mantan napi koruptor dalam keikutsertaan pemilu ke dalam undang-undang. Aturan tersebut menjadi poin utama Bawaslu dari beberapa aturan pemilu.

Selama ini beleid napi koruptor diakomodasi dalam Peraturan KPU (PKPU) yang kedudukannya paling rendah dalam aturan hukum.

"Harus diatur tegas undang-undang, jika masih di PKPU nanti saat diuji materi kami kalah lagi," kata Abhan kepada Publicanews usai acara Konsolidasi Nasional Pengawas Pemilu Perempuan se-Indonesia di kawasan Pecenongan, Jakarta Pusat, Sabtu (31/8).

Abhan berharap ada kepastian hukum mengenai partisipasi napi dalam pemilu. Untuk itu Bawaslu akan melakukan rapat pendapat dengan Komisi II DPR dan menemui pemerintah.

"UU ini dibuat pemerintah dan DPR. Secara nonformal kita sudah sampaikan ke DPR. Secara formal belum," ujarnya.

KPU sendiri sudah mengusulkan kepada partai politik agar tidak mencalon eks terpidana korupsi Pilkada 2020. Ketua KPU Arief Budiman menegaskan, kepala daerah terpidana korupsi sudah cukup menjadi pelajaran. Dengan kejadian itu, aturan pelaranggan tersangka korupsi tidak lagi diajukan ke muka hukum untuk dibatalkan.

"Ada kejadian yang terakhir itu (OTT Bupati Kudus Muhammad Tamzil oleh KPK), mudah-mudahan untuk Pilkada ini tidak di-judicial review lagi, tidak di-challenge oleh para pihak," kata Arief beberapa waktu lalu.

Larangan mantan terpidana korupsi maju dalam Pilkada diharapkan bisa diatur dalam undang-undang. Pengalaman sebelumnya dalam pemilihan serentak 2019, aturan sejenis dibatalkan oleh pengadilan.

KPU telah menyiapkan dua terobosan soal eks napi koruptor ini. Jika aturan undang-undang tidak memungkinkan untuk diubah, maka KPU akan menerbitkan PKPU mengenai pelarangan.

Diketahui pada Pemilu 2019 terjadi beda sikap KPU dengan Bawaslu soal ada keikutsertaan calon anggota legislatif (caleg) residivis korupsi. Dua penyelenggara pemilu itu saling bertentangan dan mengklaim masing-masing memiliki landasan hukum. (imo)

Berita Terkait

Komentar(0)

Login
    Tidak ada komentar pada artikel ini

Back to Top