Pilkada 2020

DPR Nilai Wajar Bawaslu Minta Tambahan Anggaran Rp 345 M

publicanews - berita politik & hukumWakil Ketua Komisi II DPR Nihayatul Wafiroh hadir dalam Konsolidasi Nasional Pengawas Pemilu Perempuan se-Indonesia di kawasan Pecenongan, Jakarta Barat, Sabtu (31/8). (Foto: Publicanews/Bimo)
PUBLICANEWS, Jakarta - Untuk pengawasan Pilkada serentak 2020, DPR mengalokasikan anggaran untuk Panwaslu sebesar Rp 2,96 triliun. Namun Bawaslu merasa anggaran tersebut masih kurang.

Wakil Ketua Komisi II DPR Nihayatul Wafiroh mengungkapkan, setelah anggaran tersebut disetujui, Bawaslu minta tambahan Rp 345 miliar.

"Untuk pengadaan rental mobil operasional bagi komisioner Bawaslu," ujar Wafiroh kepada Publicanews usai acara Konsolidasi Nasional Pengawas Pemilu Perempuan se-Indonesia di kawasan Pecenongan, Jakarta Barat, Sabtu (31/8).

Menurut Wafiroh, anggaran tambahan tersebut masih terbilang wajar karena tanggung jawab operasional begitu besar. Setelah DPR mempertimbangkan secara matang, permintaan tambahan anggaran disetujui.

"Sangat wajar. Kita lihat langsung detailnya sepeti apa. Untuk biaya rental mobil saya kira masih efektif ketimbang harus beli," katanya.

Politisi PKB itu menjelaskan, Bawaslu tidak perlu bertanggung jawab jika kendaraan operasional anggotanya hanya sistem sewa. "Kalau beli kan pasti 5 tahun butuh ada perbaikan, biaya perawatan segalam macam," Wafiroh menegaskan.

Anggaran tambahan tersebut tidak bisa dibandingkan dengan anggaran Pemilu 2019 yang kurang lebih memakan Rp 8 trililiun. Pemilu kemarin menyangkut kebutuhan operasional Pileg dan Pilpres yang digelar di seluruh Indonesia.

"Kalau tahun depan ini kan untuk Pilkada saja," ia menambahkan.

Kendati demikian, anggaran Bawaslu masih di bawah dari pengajuan anggaran KPU RI, yakni Rp 2,1 triliun dengan tambahan Rp 1,039 triliun. "Seperti KPU kita approve karena untuk penambahan gaji petugas KPPS," Wafiroh menjelaskan.

DPR akan berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan, termasuk anggaran pemberian asuransi tenaga kerja mengingat banyak petugas KPPS meninggal saat Pemilu 2019.

"Waktu itu kita ajukan asuransi tapi tidak di-approve. Tiap orang kerja harus diberikan asuransi. Negara harus hadir untuk menjamin keselamatan kerja," ujarnya. (imo)

Berita Terkait

Komentar(0)

Login
    Tidak ada komentar pada artikel ini

Back to Top