Bawaslu Minta Presiden Revisi Soal Koruptor Nyalon di Pilkada

publicanews - berita politik & hukumPresiden Joko Widodo menerima kedatangan komisioner Bawaslu (Foto: Antara)
PUBLICANEWS, Jakarta - Komisioner Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menemui Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Kepresidenan, Jakarta. Mereka meminta agar pemerintah melakukan revisi terbatas terhadap Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah (UU Pilkada).

Ketua Bawaslu Abhan mengatakan, revisi menyangkut nomenklatur kelembagaan dan juga pasal-pasal yang dinilai kurang efektif. Ia juga meminta revisi UU Pilkada berkaitan syarat calon kepala daerah, teruma calon kepala daerah yang berstatus napi koruptor.

"Tidak cukup dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU)," kata Abhan di di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (28/8).

Menurut Abhan, bila diatur dalam PKPU bisa menimbulkan gugatan di Mahkamah Agung seperti yang terjadi pada Pemilu lalu. "Ketika PKPU mengatur napi koruptor, kemudian diuji di MA, dan ditolak. Lha itu jangan sampai terulang," ujarnya.

Dalam kesempatan itu Abhan juga menyertakan naskah akademik atas usulan revisi UU 10/2016. Abhan mengatakan Jokowi menyambut positif usulan Bawaslu. Bahkan, katanya, Presiden menyarankan agar masa kampanye diefektifkan tidak perlu waktu panjang. (feh)

Berita Terkait

Komentar(0)

Login
    Tidak ada komentar pada artikel ini

Back to Top