Pelanggaran Pemilu

DKPP Pecat Ketua Bawaslu Surabaya

publicanews - berita politik & hukumKetua Bawaslu Surabaya Hadi Margo Sambodo. (Foto: surabayainside)
PUBLICANEWS, Jakarta - Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memecat Ketua Bawaslu Surabaya Hadi Margo Sambodo karena dinilai melanggar kode etik penyelenggaraan pemilu. Keputusan itu tertuang dalam salinan sidang pleno kode etik dan pedoman penyelenggaraan Pemilu bernomor 87-PKE-DKPP/V/2019.

"Menjatuhkan Sanksi Peringatan Keras Terakhir dan pemberhentian dari jabatan ketua kepada teradu I Hadi Margo Sambodo selaku Ketua merangkap Anggota Bawaslu Kota Surabaya sejak dibacakannya putusan ini," kata Ketua DKPP Harjono dalam sidang putusan di kantornya, Jakarta, Rabu (17/7).

Selain Hadi Margo, empat anggotanya juga dijatuhi sanksi berbeda. Sanksi pemecatan diberikan kepada Muhammad Agil Akbar. Sementara sanksi peringatan untuk Yaqub Baliyya, Usman, dan Hidayat.

Salah satu isi Salinan Putusan Nomor Perkara 87-PKE-DKPP/IV/2019 itu berbunyi ketidaknetralan Hadi Margo Sambodo dan Muhammad Agil Akbar dalam Pileg 2019. Hal itu terbukti pada jejak digital WhatsApp mereka yang ikut mengkonsolidasikan Panwascam dalam memenangkan salah satu caleg DPR RI.

"Jadi di situ ada dua putusan, pertama berkaitan dengan terbitnya rekomendasi hitung ulang di seluruh TPS dan kedua mengenai ketidaknetralan itu," ujar anggota Bawaslu Surabaya Yacub Baliyya usai sidang.

Bawaslu Surabaya menerima hasil putusan sidang dan akan melaporkan hasil keputusan DKPP kepada Bawaslu Provinsi Jatim untuk langkah ke depannya.

"Intinya pertama, keputusan DKPP itu sudah final, mengikat dan tidak ada upaya yang lain," ia menambahkan.

Dugaan kecurangan penyelenggara pemilu tersebut berkat laporan Ketua DPC PDI Perjuangan Surabaya periode 2014-2019 Whisnu Sakti Buana.

"Kita dari awal sudah mengajukan gugatan itu. Berarti yang kita sampaikan ke DKPP sudah benar karena indikasi pelanggaran jelas sekali," kata Whisnu di tempat terpisah.

Menurutnya, saat itu sedang proses perhitungan di PPK dan pembetulan C1 yang memang salah tulis, tapi Bawaslu Surabaya menginstruksi hitung ulang semua TPS di Surabaya.

"Ini kan ada indikasi. Gawat lagi kalau sampai seluruh kotak dibuka lagi di PPK. Ini rawan penyelewangan," Whisnu menegaskan. (imo)

Berita Terkait

Komentar(0)

Login
    Tidak ada komentar pada artikel ini

Back to Top