Gugatan Putusan Bawaslu ke MA Tidak Sepengetahuan Prabowo

publicanews - berita politik & hukumPrabowo Subianto memberikan keterangan kepada wartawan di rumahnya Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan, 8 Mei 2019. (Foto: Antara)
PUBLICANEWS, Jakarta - Partai Gerindra menyatakan gugatan kasasi atas putusan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) ke Mahkamah Agung (MA) tanpa sepengetahuan Prabowo Subianto. Permohonan gugatan itu juga diajukan sebelum sidang sengketa hasil Pilpres di Mahkamah Konstitusi (MK).

Wakil Ketua Umum Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mengatakan, semula gugatan itu ditolak MA. Naskah perbaikan gugatan kemudian diajukan kembali dan ternyata diterima.

"Diajukan (kembali) ke MA tanpa koordinasi lagi ke paslon. Karena itu cuma perbaikan enggak perlu lagi kasih tahu, langsung masukin aja gitu," kata Dasco kepada wartawan di Jakarta, Rabu (10/7).

MA telah mempersiapkan lima hakim agung untuk menangani gugatan kubu Prabowo Subianto-Sandiaga Uno soal Pemilu terhadap Bawaslu tersebut. Gugatan terdaftar dengan nomor 2 P/PAP/2019 mempersoalkan kecurangan pemilu yang Terstruktur, Sistematis, dan Massif (TSM).

Bawaslu sebelumnya telah memutus perkara tersebut dengan Nomor 01/LP/PP/ADM.TSM/RI/00.00/V/2019, tanggal 15 Mei 2019. Dalam amar putusannya, Bawaslu menyatakan permohonan gugatan pelanggaran administrasi Pemilu terstruktur, sistematis, dan massif tidak bisa diterima.

MA sempat menolak gugatan tersebut pada 26 Juni 2019 karena yang mengajukan bukan Prabowo Subianto. Saat itu pemohon adalah Ketua Badan Pemenangan Nasional Prabowo-Sandi, Jenderal TNI (Purn) Djoko Santoso. MA menolak karena Joko tidak memiliki legal standing.

Bawaslu Tolak Laporan BPN Adanya Kecurangan Sistematis TKN

MA juga menilai pihak tergugat seharusnya bukan Bawaslu, melainkan Komisi Pemilihan Umum (KPU). Saat itu, objek gugatan adalah keputusan Bawaslu tidak memenuhi kualifikasi objek sengketa Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum.

Kuasa hukum pasangan calon presiden dan cawapres nomor urut 01 Joko Widodo-KH Ma'ruf Amin, Yusril Ihza Mahendra, meyakini MA akan menolak gugatan tersebut.

Menurut Yusril, ketika MA menyatakan NO (niet ontvanklijk verklaard) karena pemohonnya tidak punya legal standing, maka permohonan ulang atas perkara ini seharusnya diajukan kembali ke Bawaslu sebagai pengadilan tingkat pertama.

"Jika perkara ditolak Bawaslu, barulah mereka ajukan kasasi ke MA," kata Yusril dalam rilisnya hari ini.

Yusril menambahkan, saat menolak permohonan kasasi pertama, MA sudah memberi keputusan menguatkan keputusan Bawaslu. (feh)

Berita Terkait

Komentar(0)

Login
    Tidak ada komentar pada artikel ini

Back to Top