Pelanggaran Pemilu

DKPP Siap Tegur Komisioner KPU dan Bawaslu Pusat

publicanews - berita politik & hukumKetua DKPP Harjono. (Foto: Publicanews/Bimo)
PUBLICANEWS, Jakarta - Pasca putusan sengketa Pilpres 2019 di Mahkamah Konstitusi (MK), Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) melakukan evaluasi terhadap penyelenggara pemilu yang melanggar.

Ketua DKPP Harjono mengatakan, awalnya evaluasi menyasarkomisioner di daerah. Lalu ke KPU dan Bawaslu RI. "Tingkat nasional juga ada. Komisioner (KPU dan Bawaslu) ada. Kita beri sanksi, meski enggak berat," ujar Harjono kepada Publicanews usai acara Haul Bung Karno di kawasan Matraman, Jakarta Timur, Minggu (7/7).

Sejauh ini, ia menambahkan, masih banyak penyelenggara pemilu yang belum menjalani sidang kode etik. DKKP hingga saat ini masih menerima aduan dari masyarakat.

"Pelanggaran soal pilpres, rekrutmen. Bukan kecurangan saja," Harjono menjelaskan.

Jenis sanksi terhadap penyelenggara pemilu bermacam-macam sesuai tingkat kesalahannya. "Diperingatkan tertulis. Kesalahan bermacam-macam, kurang tanggap, mengabaikan, dan sebagainya," Harjono menambahkan. (imo)

Berita Terkait

Komentar(0)

Login
    Tidak ada komentar pada artikel ini

Back to Top