Demokrat Buktikan Ma'ruf Amin Pejabat BUMN

publicanews - berita politik & hukumCapres Joko Widodo bersama cawapres Ma'ruf Amin menyaksikan hasil hitung cepat Pemilu Presiden 2019 di Jakarta, 17 April 2019. (Foto: Antara)
PUBLICANEWS, Jakarta - Jabatan Ketua Dewan Pengawas Syariah cawapres Ma'ruf Amin masuk dalam revisi gugatan sengketa Pilpres yang mulai disidangkan Jumat (24/6) besok. Juru Bicara Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma’ruf Amin, Arya Sinulingga, menilai Tim Kuasa Hukum Prabowo-Sandiaga Uno mencari-cari soal karena tahu akan kalah.

"Masak Pilpres kita akhirnya berdebat soal anak perusahaan BUMN ini bukan? Kan lucu,” kata politikus Perindo itu kepada wartawan di Jakarta, Kamis (16/5).

Menurut Arya, yang memutuskan kasus semacam itu bukan di MK melainkan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Kedua bank Syariah, ujarnya, yang menempatkan Ketua Umum nonaktif MUI Ma'ruf Amin itu sebagai Ketua Dewan Syariah bukan termasuk BUMN.

Berbeda dengan Arya, Ketua DPP Partai Demokrat Jansen Sitindaon mengungkapkan bahwa anak perusahaan BUMN, dalam hal ini Bank Syariah Mandiri dan BNI Syariah, juga milik negara. Ia menukil surat edaran Kementerian BUMN.

“Yang ngatur anak perusahaan BUMN juga Kementerian BUMN. Jadi jelas dia milik negara,” kata Jansen dalam akun Twitter @jansen_jsp.

Larangan juga diberlakukan kepada direksi dan dewan direksi BUMN jika berniat menjadi calon anggota legislatif. Namun tidak disebutkan andaikan sebagai calon presiden atau wakil pressiden.

“Di surat itu diatur tidak boleh nyaleg. Bukan nyapres. Berarti bobot capres di bawah kami caleg dong? Hehe. Biarlah MK mutuskan,” ujarnya sambil membubuhi emoji tertawa. (feh)

Berita Terkait

Komentar(0)

Login
    Tidak ada komentar pada artikel ini

Back to Top