Selain Soal Situng, KPU Juga Langgar Aturan Lembaga Quick Count

publicanews - berita politik & hukumMajelis Hakim Sidang Bawaslu memutuskan KPU terbukti melanggar soal Situng dan lembaga survei hitung cepat, di Kantor Bawaslu, Jakarta, Kamis (16/5). (Foto: capture/KPU)
PUBLICANEWS, Jakarta - Majelis Hakim Sidang Bawaslu menemukan pelanggaran KPU dalam tatacara dan prosedur pendaftaran dan pelaporan lembaga survei yang menggelar hitung cepat (quick count) Pemilu 2019.

Ketua Majelis Abhan dalam sidang pembacaan putusan dugaan pelanggaran administratif pemilu memerintahkan mengumumkan lembaga penghitungan cepat yang tidak memasukkan laporannya ke KPU.

"KPU tidak melakukan pengumuman secara resmi tentang pendaftaran pelaksanaan kegiatan penghitungan cepat Pemilu 2019," kata anggota majelis Rahmat Bagdja dalam sidang di Gedung Bawaslu, Jakarta, Kamis (16/5).

Pelanggaran lainnya adalah KPU tidak menyampaikan pembicaraan secara tertulis kepada lembaga yang melakukan penghitungan cepat hasil pemilu untuk memasukkan laporan sumber dana dan metodologi.

"Padahal laporan paling lambat 15 hari setelah pengumuman hasil survei jajak pendapat dan atau penghitungan cepat hasil pemilu," ujar Bagdja.

Menurut Bawaslu, tindakan KPU tidak menyurati lembaga penghitung cepat merupakan tindakan yang bertentangan dengan ketentuan pasal 449 ayat 4 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, pasal 29 dan 30 ayat 1 PKPU 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat.

Dalam vonis sebelumnya, KPU juga dinyatakan terbukti melanggar prosedur Sistem Informasi Penghitungan Suara (Situng).

Kasus pelanggaran ini dilaporkan Badan Pemenangan Nasional Prabowo-Sandi. Pembacaan vonis dihadiri Maulana Bungaran dan Sufmi Dasco Ahmad dari BPN. (feh)

Berita Terkait

Komentar(0)

Login
    Tidak ada komentar pada artikel ini

Back to Top