KPU Tunggu Laporan Pemilu Sydney yang Kacau

publicanews - berita politik & hukumAntusiasme warga Sydney, Australia mengikuti pemilu Sabtu (13/4). (Foto: SBS)
PUBLICANEWS, Jakarta - Komisi Pemilihan Umum (KPU) menunggu laporan terjadinya keributan dalam pemungutan suara pemilih Indonesia di Sydney, Australia.

Ketua KPU Arief Budiman meminta Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) Sydney berkoordinasi dengan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). "Agar dilakukan investigasi apakah ada ketentuan-ketentuan yang tidak sesuai," kata Arief di Jakarta, Senin (15/4)

Ia mendesak PPLN melakukan pengecekan, termasuk melihat ketentuan yang mengatur pemungutan suara bisa dilanjutkan atau tidak.

"Kita akan minta laporan secepatnya. Lalu, akan diputuskan seperti apa tindaklanjutnya," Arief menambahkan.

Pemungutan suara di Sydney sudah dilakukan pada Sabtu (13/4), tetapi diberitakan terjadi kekacauan karena banyak WNI yang tidak berkesempatan menggunakan hal pilih meski sudah antre berjam-jam.

Menurut Ketua PPLN Sydney Heranudin, pemilih yang tidak terlayani karena berstatus DPK (daftar pemilih khusus). WNI tersebut tidak tercatat di DPT yang diterbitkan pada 12 Desember 2018 sehingga diberi hak pilih pukul 17.00 hingga 18.00 waktu setempat.

Ternyata pada jam tersebut antrean pemilih pemegang DPT masih banyak. "Pemilih DPK LN yang ingin mencoblos memenuhi pintu masuk lokasi gedung TPS," ujar Heranudin, Minggu (14/4) kemarin.

Upaya untuk memperpanjang sewa gedung hanya bisa dilakukan hingga pukul 20.00 waktu setempat. Akibatnya alokasi satu jam yang diberikan kepada pemilih pemegang DPK tak bisa terlayani dengan baik.

WNI di Australia yang tidak bisa menggunakan hak pilih kemudian membuat petisi di grup Facebook The Rock. Senin ini, sudah lebih dari 3 ribu orang menandatangani petisi mendesak untuk pemilu ulang di Sydney. (feh)

Berita Terkait

Komentar(0)

Login
    Tidak ada komentar pada artikel ini

Back to Top