BPN Prabowo-Sandi Laporkan 17,5 Juta Data Pemilih Tak Wajar

publicanews - berita politik & hukumDirektur Komunikasi dan Media BPN Hashim Djojohadikusumo. (Foto: Antara)
PUBLICANEWS, Jakarta - Direktur Komunikasi dan Media BPN Prabowo-Sandiaga Uno, Hashim Djojohadikusumo, menyambangi kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU). Ia timnya menemukan 17,5 juta data pemilih Pemilu 2019 yang tidak wajar.

"Tim IT kami masih ada masalah sejumlah nama, kurang lebih 17,5 juta nama (data pemilih tidak wajar), ya itu minimal. Itu namanya dianggap ganda, bisa juga dinilai invalid," ujar Hashim di Kantor KPU, Jalam Imam Bonjol, Menteng, Jakarta, Senin (11/3).

Adik capres Prabowo Subinato ini mengatakan, BPN melakukan verifikasi dan investigas terhadap daftar pemilih tetap hasil perbaikan (DPTHP) kedua yang ditetapkan pada 15 Desember 2018.

Menurut Hashim, KPU menjanjikan akan menindaklanjuti temuan tersebut dengan melakukan pengecekan lapangan. "Akan dilakukan pengecekan lapangan bersama secara random, kita akan cek beberapa hal nanti," Hashim menambahkan.

Juru Bicara BPN Ahmad Riza Patria menambahkan, sebanyak 17,5 juta data pemilih ini seragam, takni terkonsentrasi mereka yang lahir pada 1 Juli, 31 Desember, dan 1 Januari.

"Jumlah pemilih yang lahir 1 Juli sebanyak 9,8 juta, pemilih yang lahir 31 Desember sebanyak 5,4 juta, dan pemilih yang lahir 1 Januari sebanyak 2,3 juta," Riza menjelaskan kejanggalan.

Jumlah pemilih ganda di 5 provinsi di Pulau Jawa sebanyak 6.169.895. Menurut Riza, Jawa Timur sebanyak 2.271.844 dan Jawa Tengah sebanyak 1.904.310. Kemudian Jawa Barat sebanyak 1.863.304, Banten sebanyak 388.330, dan DKI Jakarta sebanyak 130.437.

Hashim didamping oleh Wakil Ketua BPN Hinca Panjaitan, Riza Patria, dan Jubir Direktorat Advokasi BPN Habiburokhman. Laporan tersebut langsung diterima oleh Ketua KPU Arief Budiman. (feh)

Berita Terkait

Komentar(0)

Login
    Tidak ada komentar pada artikel ini

Back to Top