Jelang Pemilu, Bawaslu Temukan Tren Saling Lapor

publicanews - berita politik & hukumKomisioner KPU Wahyu Setiawan dan Komisioner Bawaslu Moh Afifudin dalam diskusi 'Menjamin Legitimasi Pemilu' di Gedung Kominfo, Jakarta Pusat, Senin (11/3). (Foto: dok Forum Merdeka Barat 9)
PUBLICANEWS, Jakarta - Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu) menerima ribuan laporan pelanggaran kampanye hingga warga negara asing (WNA) yang masuk daftar pemilih tetap (DPT) karena punya KTP elektronik.

"Memang saat ini di antara peserta pemilu ada tren saling lapor. Namun tren ini tidak diikuti oleh keterangan memadai sisi formil material," kata Komisioner Bawaslu Moh Afifudin dalam diskusi 'Menjamin Legitimasi Pemilu' di Gedung Kominfo, Jakarta Pusat, Senin (11/3).

Menurutnya, para pelapor tidak hanya mengadu kepada Bawaslu, melainkan ke kepada media agar pemberitaannya viral. Terbaru, ujar Afif, yakni persoalan WNA mengantongi e-KTP sehingga berhak ikut pemilu.

"Kadang-kadang itu udah naik di media, sudah digoreng. Ini tren saling lapor memang begitu," Afif menjelaskan.

Nenurutnya, terdapat dua mekanisme yang diterima Bawaslu soal pelanggaran pemilu, yakni dari sisi laporan dan temuan. Apabila pelanggaran tersebut langsung ditemukan oleh Bawaslu maka disebut sebagai temuan.

Temuan tersebut harus presisi dan tidak terjadi kekeliruan maupun kesalahan. Soal temuannya harus memenuhi unsur dan lain-lain.

"Kedua, jalur laporan (temuan) dari masyarakat namun terkadang tidak bisa ditindaklanjuti apabila tidak memenuhi unsur. Terpaksa masuk pakai jalur temuan," katanya.

Sejauh ini Bawaslu menerima 6.274 laporan atau temuan yang teregistrasi baik bersifat administrasi maupun pidana. Dari jumlah itu, 5985 di antaranya adalah temuan Bawaslu, sedangkan 601 dari laporan masyarakat.

"Jadi persentasenya masyarakat sumbang 10 persen dari itu. Selebihnya oleh Bawaslu sampai tingkat bawah," Afif mengungkapkan.

Berdasarkan data di atas, terdapat 45 putusan pidana. Mayoritas soal pelanggaran administrasi. Contohnya, soal video kampanye ASN dan politik uang yang ditangani Komisi Pemilihan Umum. (imo)

Berita Terkait

Komentar(0)

Login
    Tidak ada komentar pada artikel ini

Back to Top