Bawaslu Waspadai Politik Uang Prabayar dan Pascabayar Pemilu

publicanews - berita politik & hukumKomisioner Bawaslu Ratna Dewi Pettalolo. (Foto: Bawaslu)
PUBLICANEWS, Jakarta - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) akan menggalakkan kembali patroli politik uang pada masa tenang Pemilu 2019. Menurut Komisioner Ratna Dewi Pettalolo, cara tersebut efektif meminimalkan politik uang pada Pilkada Serentak 2018.

"Seperti yang sudah kami lakukan pada Pilkada serentak 2018, kami akan kembali melakukan patroli pengawasan pada hari tenang Pemilu," kata Ratna Dewi di Kantor Bawaslu, Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, Jumat (8/3).

Politik uang biasanya terjadi saat memasuki minggu tenang, pada Pemilu 2019 ini jatuh pada 14-16 April. Pencoblosan berlangsung pada 17 April.

"Berdasarkan pengalaman pemilu sebelumnya, ada politik uang prabayar dan pascabayar," ujarnya.

Politik uang pascabayar, yakni dilakukan setelah pencoblosan, pemilih biasanya membawa alat untuk merekam pencoblosan sebagai bukti yang akan ditukar dengan uang.

Adapun politik uang prabayar dilakukan sebelum pemilih menuju bilik suara. "Politik uang ini adalah yang dilakukan sebelum pemilih menuju TPS," Ratna menjelaskan.

Subjek yang bisa dikenakan sanksi melakukan money politics, Ratna menambahkan, tidak terbatas pada peserta pemilu atau tim kampanye dan pelaksana, namun juga kepada siapa saja yang melakukan politik uang.

Bawaslu akan memastikan tidak ada satupun pemilih yang masuk bilik suara membawa alat rekam. "Jika itu terjadi maka akan menjadi bukti terjadinya pembayaran setelah pencoblosan," Ratna menegaskan. (ian)

Berita Terkait

Komentar(0)

Login
    Tidak ada komentar pada artikel ini

Back to Top