Mandala Shoji Dipenjara, Elza Syarief Tuntut KPU

publicanews - berita politik & hukumPengacara Elza Syarief dan istri Mandala Shoji dalam keterangan pers di Kantor Firma Hukum Elza Syarief, Jakarta, Sabtu (9/2). (Foto: Istimewa)
PUBLICANEWS, Jakarta - Advokat Elza Syarief akan mengajukan tuntutan ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyusul pemenjaraan artis sekaligus politikus PAN Mandala Shoji. Tuntutan dilakukan atas keputusan KPU yang mencoret Mandala dari daftar caleg tetap anggota DPR dapil Jakarta.

Pengacara yang tengah berseteru dengan Farhat Abbas ini menilai Mandala tidak melakukan kasus pidana, tetapi pelanggaran pemilu dengan vonis 3 bulan.

"Jadi KPU tidak boleh mencoret (Mandala Shoji dari DCT Pileg 2019), dan saya akan tuntut secara pidana dan perdata,” kata Elza Syarief di kantornya, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (9/2).

Ia menekan bahwa Mandala tidak melakukan tindak pidana kriminal seperti pencurian, penipuan, atau korupsi. "Ini adalah suatu pelanggaran dari aturan kampanye pemilu, KUHP biasa,” ia menjelaskan.

Kasus yang menjeret pembawa acara Termehek-mehek ini, katanya, karena keberadaan Mandala mengancam kandidat lain. Maka, ada upaya menjatuhkan menuju Senayan.

"Mandala terlalu populer, banyak membantu orang program di TV-nya, banyak membuat orang jatuh cinta. Jadi, caleg yang lain ngerasa ini berbahaya,” ujar Elza.

Mandala, ayah empat anak, pada Jumat (8/2) pekan lalu telah menjalani masa hukuman. Istri Mandala, Maridha Deanova Safrian, di kantor Elza menuturkan kesedihan anak-anaknya.

"Beda banget biasanya tidur sama suami dan anak. Sekarang keempat anak tidur sama aku, yang satu nangis, yang satu nangis lagi," ujar Deanova

Mandala divonis bersalah melakukan pelanggaran pemilu saat melakukan kampanye di Pasar Gembrong Lama, Jakarta, pada 19 Oktober 2018 silam.

Akhir Desember 2018, Pengadilan Tinggi DKI Jakarta menguatkan vonis Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Mandala dipidana tiga bulan penjara dan denda Rp 5 juta pada 18 Desember 2018.

Mandala terbukti melanggar Pasal 523 ayat (1) jo Pasal 280 ayat (1) huruf j, Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. (feh)

Berita Terkait

Komentar(0)

Login
    Tidak ada komentar pada artikel ini

Back to Top