KPK Apresiasi KPU Untuk Tunda Pelantikan Caleg Tak Patuh LHKPN

publicanews - berita politik & hukumWakil Ketua KPK Saut Situmorang. (Foto: Publicanews/dok)
PUBLICANEWS, Jakarta - Wakil Ketua KPK Saut Situmorang mengapresiasi langkah Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk menunda pelantikan calon anggota legislatif (caleg) terpilih. Penundaan dilakukan jika caleg bersangkutan belum menuerahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).

"Prinsipnya kita semua itu stakeholders pemberantasan korupsi, apalagi KPU. Jadi tentulah ini harus diapesiasi dengan antusias dan harus didukung oleh kita semua," ujar Saut saat dikonfirmasi awak media, Jumat (1/2).

Saut mengingatkan, bila kesulitan untuk melaporkan kekayaannya, para penyelenggara negara bisa menghubungi Call Center KPK di nomor 198. LHKPN, ia menambahkan, bukan karena komisi antirasuah penasaran ingin mengetahui harta mereka, namun hal tersebut memang wajib untuk dilakukan.

"Apalagi didalam sumpah anggota legislatif nantinya ada disebut akan melaksanakan kewajiban dengan sebaik baiknya. Nah LHKPN ini wajib," Saut menandaskan.

Rabu (30/1) lalu, Komisioner KPU Pramono Ubaid Tanthowi menegaskan, caleg pemilu 2019 harus menyerahkan LHKPN. Penyerahan dilakukan paling lambat tujuh hari setelah penetapan hasil pemilu. Jika melebihi batas tersebut, maka caleg terpilih dapat ditunda pelantikannya.

"Batas waktu penyerahan LHKPN itu tujuh hari setelah penetapan hasil pemilu. Itu tetap ditunggu. Jika tak menyerahkan maka ditunda pelantikannya," ujar Pramono di kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat.

Pramono mengatakan, aturan penyerahan LHKPN itu tertuang dalam Pasal 37 ayat 3 Peraturan KPU (PKPU) Nomor 20 Tahun 2018. (han)

Berita Terkait

Komentar(0)

Login
    Tidak ada komentar pada artikel ini

Back to Top