Tutup Kasus Andi Arief Soal Mahar Rp 1 T, Bawaslu Kena Sanksi

publicanews - berita politik & hukumKetua Bawaslu Abhan (tengah). (Foto: bawaslu.go.id)
PUBLICANEWS, Jakarta - Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menilai penutupan kasus cuitan Wakil Sekjen Partai Demokrat Andi Arief soal mahar Rp 1 triliun dianggap menyalahi kode etik Pemilu.

DKPP pun melayangkan surat peringatan tertulis kepada Ketua Bawaslu Abhan serta anggota Bawaslu Fritz Edward Siregar dan Rahmat Bagja.

Bawaslu dianggap melanggar peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017 Pasal 11 huruf b, huruf c, huruf d, dan Pasal 15 huruf e tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu.

Dalam keputusan bertanggal 16 Januari 2019 yang ditandatangani Ketua DKPP Harjono disebutkan, Bawaslu tidak menyanggupi permintaan Andi Arief untuk melakukan klarifikasi di Bandar Lampung maupun komunikasi melalui aplikasi Whatsapp dengan alasan administrasi.

"Pada akhirnya pemeriksaan terhadap Andi Arief tidak dilakukan dan perkara diputus 'tidak terbukti'," begitu bunyi putusan DKPP, seperti terlihat Jumat (1/2).

Menurut DKPP, alasan Bawaslu tidak bisa diterima. Hambatan administrasi dalam hal sambungan jarak jauh adalah tidak dapat dibenarkan.

Kasus ini diperkarakan Federasi Indonesia Bersatu (Fiber) pada 3 September 2018. Fiber menyikapi cuitan Andi Arief yang menyebutkan adanya dugaan mahar Rp 1 triliun dalam penetapan cawapres Sandiaga Uno. Uang tersebut diduga mengalir ke PAN dan PKS. (feh)

Berita Terkait

Komentar(0)

Login
    Tidak ada komentar pada artikel ini

Back to Top