Jokowi Tidak Setuju Solusi Kenaikan Gaji Prabowo

publicanews - berita politik & hukumPasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 01 Joko Widodo dan Maruf Amin dalam debat pilpres pertama di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Kamis (17/1). (Foto: Antara)
PUBLICANEWS, Jakarta - Petahana calon presiden nomor urut 01 Joko Widodo (Jokowi) menolak rencana capres 02 Prabowo yang berniat menaikkan gaji ASN guna mengatasi perilaku korupsi. Penolakan Jokowi itu mengemuka dalam debat perdana capres dan cawapres Pilpres 2019.

Menurut Jokowi, ASN (aparatur sipil negara) sudah memiliki tunjangan kinerja besar. "Saya tidak setuju karena kita tahu untuk mencegah korupsi ASN sudah ada tunjangan kinerja besar," ujar Jokowi dalam debat yang berlangsung di Hotel Bidakara, Jakarta, Kamis (17/1) malam.

Jokowi mengatakan, aspek terpenting adalah perampingan birokrasi. Selain itu, merit system perlu diterapkan berdasarkan integritas dan rekam jejak. Kemudian pengawasan internal diperkuat. "Dan tentu saja pengawasan eksternal baik dari masyarakat, media untuk perbaikan kinerja," Jokowi menambahkan.

Pernyataan Jokowi itu mengomentari jawaban Prabowo terkait solusi untuk mengatasi korupsi. "Kalau saya memimpin negara ini, memerintah, saya akan perbaiki kualitas hidup semua birokrat sehingga lebih realistis," ujar Prabowo.

Ketua Umum Partai Gerindra ini mengatakan, gaji ASN tak layak. Ia mencontohkan sekelas Gubernur Jawa Tengah yang memimpin wilayah dengan luas puluhan ribu kilometer hanya sekitar Rp 8 juta. Prabowo berjanji akan menaikkan gaji mereka nantinya.

Mengenai sumber anggaran, kata Prabowo, dilakukan dengan menaikkan rasio pajak hingga 16 persen.

"Saya akan tingkatkan tax ratio yang sekarang 10 persen, bahkan lebih rendah, akan dikembalikan ke 16 persen tax ratio," kata Prabowo.

Sebaliknya, Prabowo mengancam menindak pelaku korupsi. "Kalau perlu tindakan drastis seperti negara lain, ditaruh di pulau terpencil. Suruh tambang pasir," ujarnya.

Debat perdana capres dan cawapres Pilpres 2019 mengambil tema hukum, hak asasi manusia (HAM), terorisme, dan korupsi. (feh)

Berita Terkait

Komentar(1)

Login
  1. Ezaramadhan @Ezza18 Januari 2019 | 11:38:52

    Kenapa tidak setuju kan supaya tidak ada lagi yang korupsi?

Back to Top