Polri Koordinasi dengan Bawaslu Soal Bupati Boyolali Memaki Prabowo

publicanews - berita politik & hukumBupati Boyolali Seno Samodro. (Foto: istimewa)
PUBLICANEWS, Jakarta - Bareskrim Polri melimpahkan kasus Bupati Boyolali Seno Samodro yang memaki Prabowo Subianto ke Polda Jawa Tengah. Dugaan tindak pidana penghinaan terhadap calon presiden bomor urut 2 itu dilaporkan oleh Ahmad Iskandar, kemarin.

"Saya belum dapat informasi, tapi yang saya dengar ada yang melapor ke Mabes Polri tapi sudah dilimpahkan ke Polda Jateng karena Mabes Polri sudah cukup banyak," ujar Kepala Divisi Humas Polri Irjen Setyo Wasisto di kantornya, Jakarta, Selasa (6/11).

Alasan pelimpahan tersebut karena Bareskrim banyak menangani perkara dan agar laporan segera ditangani. Laporan Ahmad Iskandar ke Bareskrim itu tercatat dengan nomor LP/B/1437/XI/2018/BARESKRIM, tanggal 5 November 2018.

Pelaporan ini buntut dari pernyataan Bupati Seno yang diduga memaki Prabowo dengan nama binatang dalam bahasa Jawa. Ahmad mengatakan, politisi PDIP itu memaki Prabowo saat berada di tengah massa yang memprotes Prabowo atas ucapannya soal 'tampang Boyolali'.

"Kehadiran Bupati Boyolali dalam demo yang mengatasnamakan masyarakat tersebut sesuai fakta, data, dan rekaman video yang ada. Ia diketahui sempat berpidato yang pada pokoknya tidak pantas," kata Ahmad di kantor Bareskrim Polri, Gedung KKP, Gambir, Jakarta Pusat, Senin (5/11).

Polisi Belum Akan Selidiki Kasus 'Tampang Boyolali'

Seno, Ahmad menambahkan, juga meminta warganya untuk tidak memilih Ketua Umum Partai Gerindra itu sebagai presiden pada Pilpres 2019.

Kemarin, advokat pendukung Prabowo juga melaporkan Seno ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Kuasa hukum pelapor, Hanafi Fajri, mengatakan, patut diduga Bupati Seno sebagai pejabat negara telah mengajak warga untuk tidak memilih Prabowo.

"Karena tidak netral maka kami melaporkan ke Bawaslu dan ini berindikasi tindak pidana Pemilu," ujar Hanafi di Gedung Bawaslu, Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat.

Karena ada dua laporan terhadap Seno, Bareskrim akan berkoordinasi dengan Bawaslu. "Koordinasi dengan Bawaslu apakah itu masuk dalam ranah proses unjuk rasa atau bukan, pidana umum apa bukan," ujar Setyo. (oca)

Berita Terkait

Komentar(0)

Login
    Tidak ada komentar pada artikel ini

Back to Top