Cabut Uji Materi, Pegawai KPK Ingatkan Jangan Ada yang Tersakiti

publicanews - berita politik & hukumKaus bertuliskan 'Berani Jujur Pecat' dipakai oleh perwakilan pegawai KPK saat audiensi dengan Komnas HAM di Jakarta (Foto: Antara)
PUBLICANEWS, Jakarta - Sebanyak sembilan pegawai KPK yang menjadi pemohon dalam uji Undang-undang KPK di Mahkamah Konstitusi mencabut permohonannya pada 18 Juni 2021.

Semula mereka menyoal Pasal 69 B ayat (1) dan 69C UU Nomor 19 Tahun 2019 yang mengatur tentang alih status pegawai menjadi aparatur sipil negara (ASN).

Hotman Tambunan, perwakilan pegawai KPK mengatakan ada dua alasan pencabutan uji materi tersebut. Pertama, MK telah memberikan payung hukum secara tegas soal alih status pegawai KPK menjadi ASN, yakni Putusan Nomor 870/PUU-XVII/2019.

Dalam pertimbangan putusan itu, MK menyatakan adanya ketentuan mekanisme pengalihan status pegawai KPK menjadi pegawai ASN dimaksudkan untuk memberikan jaminan kepastian hukum sesuai dengan kondisi faktual pegawai KPK.

MK menegaskan bahwa pengalihan status pegawai KPK menjadi ASN, sebagaimana Ketentuan Peralihan UU 19/2019, tidak boleh merugikan hak pegawai KPK untuk diangkat menjadi ASN dengan alasan apapun.

Kedua, pertimbangan putusan MK tersebut bersifat mengikat untuk semua pihak.

"Sementara ini kita berpikiran bahwa putusan MK itu sudah jelas dan mengikat bagi semua pihak termasuk KPK. Dan jika KPK tidak melaksanakannya kami anggap sebagai perbuatan melawan hukum," ujar Hotman kepada Publicanews, Selasa (22/6).

Hotman menegaskan gugatan mereka ke MK sebenarnya ingin mempertegas putusan MK tersebut.

"Dan kita cermati lagi putusannya, udah jelas kok, dan jika itu saja dijalankan dengan niatan yang tulus maka tidak ada lagi yang tersakiti," ujarnya. (han)

Berita Terkait

Komentar(0)

Login
    Tidak ada komentar pada artikel ini

Back to Top