Qodari Yakin Jokowi Tak Tolak Tiga Periode Jika Sudah Amendemen UUD

publicanews - berita politik & hukumDirektur Eksekutif Indo Barometer M Qodari menggagas Jokowi 3 periode. (Foto: YouTube)
PUBLICANEWS, Jakarta - Direktur Eksekutif Indo Barometer M Qodari meyakini Presiden Joko Widodo tidak akan menolak jabatan tiga periode, jika sudah dilakukan amandemen UUD 1945. Sejauh ini, ia menganggap Jokowi masih memberikan jawaban normatif.

"Kami melihatnya beliau berbicara normatif karena pada saat ini UUD mengatur tentang dua periode. Kalau nanti UUD ternyata mengatur tiga periode atau dapat tiga periode saya kira Pak Jokowi tidak akan bisa menolak," kata Qodari kepada wartawan, Sabtu (19/6).

Ia menjelaskan alasan menggagas Jokowi tiga periode berpasangan dengan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, demi mencegah polarisasi pada 2024, yang dalam pandangannya cenderung akan semakian menguat dibanding 2019.

"Solusinya bagaimana? Ya solusinya menggabungkan dua tokoh yang merupakan representasi terkuat masyarakat Indonesia, yaitu Prabowo dan Jokowi," ujarnya.

Qodari juga mendorong PDIP untuk kembali mencalonkan Jokowi. "Hemat saya PDIP kalau ingin menang lagi tahun 2024 lebih aman dan pasti jika Pak Jokowi yang maju ketimbang simulasi dan kombinasi lainnya," ia menjelaskan.

Mengenai dekrlarasi Sekretariat Nasional Jokowi-Prabowo 2024 alias JokPro yang diluncurkan hari ini, Qodari membenarkan berangkat dari gagasan yang ia sampaikan.

Menurutnya, gagasan Jokowi-Prabowo mendapat tanggapan positif dari para relawan. Ia mengenal Baron Danardono Wibowo yang berasal dari komunitas 'cabe rawit', yang kemudian menjadi ketua relawan Jokpro.

Demikian pula dengan Timothy Ivan Triyono yang ia sebut sebagai mantan aktivis Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta.

Qodari percaya suatu gagasan harus mempunyai kaki untuk menyebarkannya di seluruh Indonesia meliputi 34 provinsi dan 514 kabupaten, bahkan harus sampai di luar negeri. (feh)

Berita Terkait

Komentar(1)

Login
  1. Arif K Wibisono @arifkwibisono21 Juni 2021 | 06:44:45

    Secara legal formal, apa yang dikatakan Qodari benar. Secara azas kebebasan berpendapat, juga benar. Hanya saja, secara kepatutan dan paham demokrasi, pendapat Qodari tidak sesuai cita cita reformasi. Yang paling repot, bagaimana petahana harus bersikap 😗

Back to Top