Jokowi Didesak Lockdown atau Masyarakat Kolaps

publicanews - berita politik & hukumPresiden Joko Widodo saat meninjau pelaksanaan vaksinasi Covid-19. (Foto: Biro Pers Setpres)
PUBLICANEWS, Jakarta - Sebuah petisi melalui Google Document mendesak Presiden Joko Widodo segera melakukan lockdown atau karantina wilayah menyusul melonjaknya kasus Covid-19 belakangan ini. Petisi berupa surat terbuka tersebut hingga Sabtu (19/6) pagi ini telah diteken 1.550 orang, mereka adalah pegiat LaporCovid-19, peneliti, dosen, hingga masyarakat umum.

Dalam surat tersebut, mereka mendesak Jokowi mengambil langkah-langkah untuk memimpin pananganan pandemi. "Mengeluarkan keputusan untuk karantina wilayah dan mempertegas pembatasan pergerakan fisik, dengan sanksi yang tegas, serta memberi dukungan kepada masyarakat yang membutuhkan bantuan sosial," begitu bunyi poin kedua dari 10 hal yang diminta dalam petisi tersebut.

Desakan untuk melakukan karantina wilayah, bukan sekadar Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) juga disampaikan Ketua Satuan Tugas (Satgas) Covid-19 Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Zubairi Djoerban. Ia kembali menegaskan pemerintah harus mengambil keputusan penguncian atau lockdown.

"Saya kembali ulangi saran saya: lockdown! Lakukan lockdown sebelum telat. Situasi bisa berubah jadi mengerikan,” ia menegaskan melalui akun Twitter pribadinya, kemarin.

Seruan senada disampaikan Epidemiolog dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia (FKM UI) Tri Yunis Miko Wahyono. Ia mengingatkan bahwa tanpa penguncian wilayah berarti terjadi pembiaran kondisi kolaps terjadi.

“Silakan saja masyarakat kalau mau kolaps. Masyarakat ini juga minta ampun. Saya menangis, saya menangis. Melihat kerumunan, saya takut seperti ini. Seperti Kudus, Bangkalan, menyusul seperti Tangerang lalu Bandung, saya takut,” katanya.

Dengan lockdown, Tri Yunis menambahkan, maka akan terhenti kumpul-kumpul dan potensi penularan secara masif. Menurutnya yang dihadapi saat ini adalah musuh yang berbeda yaitu varian-varian baru virus corona. Tri Yunis juga mengkhawatirkan ketersediaan tempat tidur rumah sakit yang kian kritis dan masuk tahap kolaps.

Mereka juga mendesak agar liburan dan beragam perjalanan tidak penting harus dihentikan kemudian pembatalan rencana pemberlakuan pembelajran tatap muka (PTM) pada akhir Juni ini. (feh)

Berita Terkait

Komentar(1)

Login
  1. Arif K Wibisono @arifkwibisono21 Juni 2021 | 06:48:23

    Kebijakan tarik ulur perlu dipertahankan. Semua sisi kehidupan harus jadi pertimbangan. Yang penting kewaspadaan harus ditingkatkan.

Back to Top